RMOLSumut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui fatwa haram tindakan pembakaran hutan dan lahan tidak efektif mencegah masyarakat melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan.
Ketua MUI Maruf Amin menilai, meski sudah ada fatwanya, Karhutla tidak bisa dicegah hanya lewat fatwa. Perlu ada langkah hukum dari pemerintah kepada para pembakar lahan agar ada efek jera di kemudian hari.
"Memang ada yang dengan fatwa itu menjadi tidak berani (bakar lahan), tapi ada yang memang tidak cukup melalui fatwa," ucap Maruf di acara Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan yang digagas PINBAS MUI, Jakarta, Sabtu (21/9).
MUI telah mengeluarkan fatwa haram mengenai karhutla sejak 2016 lalu. Fatwa tersebut menyebut, pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian bagi orang lain, gangguan kesehatan, hingga dampak buruk lainnya adalah haram hukumnya.
Selain itu, dalam fatwa yang sama, hukum haram juga berlaku bagi pihak yang memfasilitasi, membiarkan, mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan. [top]
Ketua MUI Maruf Amin menilai, meski sudah ada fatwanya, Karhutla tidak bisa dicegah hanya lewat fatwa. Perlu ada langkah hukum dari pemerintah kepada para pembakar lahan agar ada efek jera di kemudian hari.
"Memang ada yang dengan fatwa itu menjadi tidak berani (bakar lahan), tapi ada yang memang tidak cukup melalui fatwa," ucap Maruf di acara Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan yang digagas PINBAS MUI, Jakarta, Sabtu (21/9).
MUI telah mengeluarkan fatwa haram mengenai karhutla sejak 2016 lalu. Fatwa tersebut menyebut, pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian bagi orang lain, gangguan kesehatan, hingga dampak buruk lainnya adalah haram hukumnya.
Selain itu, dalam fatwa yang sama, hukum haram juga berlaku bagi pihak yang memfasilitasi, membiarkan, mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan. [top]
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
