Martuani Sormin, Perwira Tinggi Yang Sempat "Ditolak" Jadi Pemimpin Di Sumut

Perwira tinggi Polri, Irjen Martuani Sormin akhirnya dipastikan menjadi pemimpin di Sumatera Utara setelah ditunjuk menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara melalui Surat Telegram Kapolri ST/3229/XII/KEP./2019 yang diterbitkan Jumat (6/12/2019) tertanda tangan AS SDM Irjen Eko Indra Heri.





Penunjukan Martuani menjadi pemimpin di Sumut kali ini dipastikan terbebas dari berbagai penolakan dan kritik, sebagaimana yang dialaminya saat diusulkan menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara oleh Tjahjo Kumolo yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Saat itu, wacana ini langsung menuai polemik, namun bukan karena sosok pribadi Martuani yang dinilai tidak mampu memimpin. Melainkan karena penilaian bahwa seorang perwira Polri aktif tidak tepat dijadikan menjadi Plt Gubernur.





"Polisi bukanlah aparatur sipil negara, maka semestinya berdasarkan aturan tidak boleh menduduki jabatan Pjs kepala daerah," kata Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean saat itu.





Penolakan-penolakan yang sama bermunculan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Namun lagi, saya melihat hal ini bukan karena pribadi Martuani Sormin yang dinilai tidak mampu menjadi pemimpin. Namun hanya persoalan adanya anggapan ketidaklaziman saja. Karena toh, pihak Kemendagri memiliki petinggi yang dianggap lebih tepat mengisi posisi Plt gubernur Sumut kala itu.





Dan sebagai seorang Bhayangkara sejati, Sormin saat itu justru menyikapinya dengan sikap seorang yang patuh.





"Jika hal tersebut merupakan perintah dan keputusan pimpinan, maka sebagai prajurit saya harus menjalankannya," katanya saat itu kepada media.





Nah kini, Irjen Pol Martuani Sormin akan turun ke Sumut menjadi seorang pemimpin. Tentu tanggung jawab besar sudah menunggunya dan harus mampu membuktikan bahwa ia layak menjadi seorang pemimpin di Sumatera Utara yang sesungguhnya merupakan tanah kelahirannya ini.[R]


Perwira tinggi Polri, Irjen Martuani Sormin akhirnya dipastikan menjadi pemimpin di Sumatera Utara setelah ditunjuk menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara melalui Surat Telegram Kapolri ST/3229/XII/KEP./2019 yang diterbitkan Jumat (6/12/2019) tertanda tangan AS SDM Irjen Eko Indra Heri.





Penunjukan Martuani menjadi pemimpin di Sumut kali ini dipastikan terbebas dari berbagai penolakan dan kritik, sebagaimana yang dialaminya saat diusulkan menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara oleh Tjahjo Kumolo yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Saat itu, wacana ini langsung menuai polemik, namun bukan karena sosok pribadi Martuani yang dinilai tidak mampu memimpin. Melainkan karena penilaian bahwa seorang perwira Polri aktif tidak tepat dijadikan menjadi Plt Gubernur.





"Polisi bukanlah aparatur sipil negara, maka semestinya berdasarkan aturan tidak boleh menduduki jabatan Pjs kepala daerah," kata Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean saat itu.





Penolakan-penolakan yang sama bermunculan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Namun lagi, saya melihat hal ini bukan karena pribadi Martuani Sormin yang dinilai tidak mampu menjadi pemimpin. Namun hanya persoalan adanya anggapan ketidaklaziman saja. Karena toh, pihak Kemendagri memiliki petinggi yang dianggap lebih tepat mengisi posisi Plt gubernur Sumut kala itu.





Dan sebagai seorang Bhayangkara sejati, Sormin saat itu justru menyikapinya dengan sikap seorang yang patuh.





"Jika hal tersebut merupakan perintah dan keputusan pimpinan, maka sebagai prajurit saya harus menjalankannya," katanya saat itu kepada media.





Nah kini, Irjen Pol Martuani Sormin akan turun ke Sumut menjadi seorang pemimpin. Tentu tanggung jawab besar sudah menunggunya dan harus mampu membuktikan bahwa ia layak menjadi seorang pemimpin di Sumatera Utara yang sesungguhnya merupakan tanah kelahirannya ini.