Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arief Tampubolon, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Lokot Nasution dan Wahyu dalam perkara korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Arief menyoroti pengakuan pengacara terdakwa Eddy Kurniawan Winarto, Andreas Sinambela, yang menyebut Lokot dan Wahyu dua kali bertemu dengan kliennya di sebuah apartemen. Keduanya dinilai perlu didalami karena diduga memiliki keterkaitan dengan aliran uang dalam perkara tersebut.
"Andreas Sinambela, pengacara terdakwa Eddy Kurniawan Winarto telah mengatakan Lokot dan Wahyu dua kali bertemu dengan terdakwa. KPK pasti sudah menggali informasi itu dari terdakwa terkait Lokot dan Wahyu. Tapi KPK sampai saat ini tidak juga menetapkan status tersangka kepada keduanya. KPK mungkin takut, atau mereka sudah terkondisikan," ujar Arief dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Rabu, 11 November 2026.
Menurut Arief, Eddy Kurniawan Winarto yang disebut memiliki kedekatan dengan mantan Menteri Perhubungan diduga dimanfaatkan untuk meloloskan proyek jalur kereta api kepada sejumlah rekanan yang disebut telah dipersiapkan Lokot dan Wahyu.
Dia juga menyoroti hubungan pertemanan di antara ketiganya. Eddy disebut berteman dengan Wahyu, sementara Lokot telah mengenal Wahyu sejak masih berstatus sebagai PNS di Kementerian Perhubungan.
Arief mempertanyakan kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati uang hasil korupsi tersebut. Terlebih, dalam persidangan terungkap Eddy disebut menerima fee sebesar Rp10,8 miliar dari pertemuan pihak rekanan dengan mantan Menteri Perhubungan.
"Pengacara Andreas Sinambela mengatakan kliennya mendapatkan fee Rp10,8 miliar dari hasil pertemuan yang dilakukan pihak rekanan dengan mantan Menteri Perhubungan. Itu jelas terungkap di persidangan. Bagaimana dengan Lokot dan Wahyu, apa mungkin mereka kerja gotong royong? Mustahil itu," katanya.
Arief juga mengingatkan bahwa Lokot pernah menjalani pemeriksaan KPK selama 11 jam. Menurutnya, pemeriksaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara korupsi proyek jalur kereta api.
Dia menyayangkan belum adanya penetapan tersangka terhadap Lokot dan Wahyu. Arief menduga status Lokot sebagai anggota DPR RI menjadi salah satu faktor yang membuat pengusutan perkara tersebut menjadi sorotan, sementara keberadaan Wahyu disebut belum diketahui.
Karena itu, MARAK meminta KPK berani mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan pihak lain yang turut menikmati hasil korupsi.
"Kapolri Jenderal Suyudi saja berani membuat konspirasi penyadapan, masa Ketua KPK Komjen Setyo tidak berani membongkar tuntas semua yang terlibat dalam korupsi jalur kereta api," tutup Arief.