Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Makmur Marpaung, mendesak Pemprov Sumut mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur pengendalian banjir yang belum rampung. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi risiko banjir dan longsor menjelang peningkatan curah hujan pada November 2026.
Makmur yang juga Ketua DPW Partai Perindo Sumut mengatakan, percepatan pekerjaan harus dibarengi pengawasan ketat agar proyek selesai tepat waktu, memenuhi standar teknis, dan berfungsi optimal melindungi masyarakat.
“Normalisasi sungai, pembangunan tanggul, penguatan tebing sungai dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air harus dipercepat. Jangan sampai proyek yang seharusnya melindungi masyarakat belum selesai ketika banjir kembali terjadi,” ujar Makmur, Sabtu (10/10/2026).
Berdasarkan program prioritas Pemprov Sumut 2026, pengendalian banjir mencakup pembangunan tanggul sepanjang 3.100 meter, penguatan tebing sungai 3.195 meter, serta normalisasi sungai sepanjang 19.300 meter. Pekerjaan tersebut tersebar di sejumlah daerah, termasuk Langkat, Batubara, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias Selatan, dan Sibolga.
Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah penguatan tebing Sungai Batang Serangan di Langkat dengan anggaran Rp45 miliar dan rencana pembangunan tanggul sepanjang 800 meter. Sementara di Tapanuli Tengah, penanganan banjir meliputi normalisasi sungai, pembangunan tanggul, penguatan tebing, hingga pembangunan sabo dam.
Makmur meminta organisasi perangkat daerah terkait membuka informasi perkembangan proyek, mulai dari progres fisik, kendala di lapangan, hingga target penyelesaian. Ia menegaskan, persoalan administrasi, pengadaan, dan koordinasi tidak boleh menghambat pekerjaan, tanpa mengabaikan kualitas konstruksi.
Desakan tersebut juga merujuk pada prediksi BMKG yang memperkirakan curah hujan November 2026 di sejumlah wilayah Sumut berada pada kategori menengah, yakni 100–300 milimeter per bulan. Sementara beberapa wilayah, termasuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Dairi, dan Humbang Hasundutan, diprediksi mengalami curah hujan tinggi, yakni 300–500 milimeter per bulan.
“Mitigasi tidak boleh menunggu bencana terjadi. Kita harus menggunakan waktu yang tersedia untuk memperbaiki infrastruktur, mempersiapkan personel, dan memastikan masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat muncul,” tegasnya.
Selain mempercepat proyek fisik, Makmur mendorong BPBD dan pemerintah kabupaten/kota memeriksa kesiapan personel, peralatan evakuasi, jalur penyelamatan, tempat pengungsian, serta sistem peringatan dini. Pembersihan drainase dan saluran air juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko genangan.
Ia berharap Pemprov Sumut memperjelas target penyelesaian setiap proyek serta memprioritaskan lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi. Koordinasi lintas pemerintahan dan pengawasan ketat diperlukan agar pembangunan infrastruktur benar-benar meningkatkan keselamatan masyarakat, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran. 