Masyarakat Indonesia harus bersyukur pelaksanaan pemilu saat ini sudah sangat baik di Indonesia. Hal ini disampaikan Prof DR Mahfud MD, saat ditemui di Kota Medan, Jumat (8/2/2019).
Menurut pakar hukum tata negara ini, kondisi seperti sekarang ini sangat jauh berbeda dibanding saat pelaksanaan pemilu di era pemerintahan sebelum reformasi.
"Kalau dulu penyelenggarannya itu LPU dibawah Mendagri. Jadi penyelenggara diduga sudah mengatur kemenangan pihak tertentu, makanya saat itu tidak ada muncul lembaga survey," katanya di Restoran Garudan, Jalan Pattimura, Medan.
Mahfud menjelaskan, penyelenggara pemilu yang dipilih langsung oleh masyarakat lewat wakilnya yang duduk di DPR merupakan bagian dari salah satu komitmen bahwa kedudukan mereka bebas dari berbagai kepentingan politik. Dengan demikian sangat ironis jika belakangan ini kalangan DPR justru 'menyerang' penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu atas berbagai kebijakan yang mereka lakukan untuk pemilu 2019.
"Sekarang KPU dipilih rakyat, jadi berdiri sendiri. Salah menyebut KPU memilih pihak tertentu.
Agak mengherankan DPR menyerang KPU, wong yang milih dia," ujarnya.
Instrumen pengawasan pemilu dengan dibentuknya Bawaslu sebagai badan yang independen menurut Mahfud juga merupakan langkah yang sangat baik. Keberadaan Bawaslu ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa seluruh proses tahapan pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Nah kalau keduanya bermain curang, masih ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dapat memberi sanksi. Begitu juga kalau ada sengketa hasil pemilu, ada mekanisme menggugat ke MK. Jadi semua itu sudah sangat baik," sebutnya.
Yang perlu disoroti menurut Mahfud justru banyaknya politisi yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Hal inilah yang membuat ancaman terhadap keutuhan bangsa juga menjadi terancam, sebab salah satu cara yang dihalalkan tersebut saat ini yakni dengan memainkan politis identitas.
"Isu SARA sangat dikedepankan sehingga memicu rasa kebencian dan gejala permusuhan," pungkasnya.
Menurut pakar hukum tata negara ini, kondisi seperti sekarang ini sangat jauh berbeda dibanding saat pelaksanaan pemilu di era pemerintahan sebelum reformasi.
"Kalau dulu penyelenggarannya itu LPU dibawah Mendagri. Jadi penyelenggara diduga sudah mengatur kemenangan pihak tertentu, makanya saat itu tidak ada muncul lembaga survey," katanya di Restoran Garudan, Jalan Pattimura, Medan.
Mahfud menjelaskan, penyelenggara pemilu yang dipilih langsung oleh masyarakat lewat wakilnya yang duduk di DPR merupakan bagian dari salah satu komitmen bahwa kedudukan mereka bebas dari berbagai kepentingan politik. Dengan demikian sangat ironis jika belakangan ini kalangan DPR justru 'menyerang' penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu atas berbagai kebijakan yang mereka lakukan untuk pemilu 2019.
"Sekarang KPU dipilih rakyat, jadi berdiri sendiri. Salah menyebut KPU memilih pihak tertentu.
Agak mengherankan DPR menyerang KPU, wong yang milih dia," ujarnya.
Instrumen pengawasan pemilu dengan dibentuknya Bawaslu sebagai badan yang independen menurut Mahfud juga merupakan langkah yang sangat baik. Keberadaan Bawaslu ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa seluruh proses tahapan pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Nah kalau keduanya bermain curang, masih ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dapat memberi sanksi. Begitu juga kalau ada sengketa hasil pemilu, ada mekanisme menggugat ke MK. Jadi semua itu sudah sangat baik," sebutnya.
Yang perlu disoroti menurut Mahfud justru banyaknya politisi yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Hal inilah yang membuat ancaman terhadap keutuhan bangsa juga menjadi terancam, sebab salah satu cara yang dihalalkan tersebut saat ini yakni dengan memainkan politis identitas.
"Isu SARA sangat dikedepankan sehingga memicu rasa kebencian dan gejala permusuhan," pungkasnya.
BERITA SEBELUMNYA
Ustaz Sambo Bela Prabowo Soal Fitnah Tak Pernah Shalat Jumat
BERITA BERIKUTNYA
Jokowi Dan Ironi Imlek Umat Khonghucu
Van Joened
Berita Populer
