Selain menyerukan hal tersebut, mahasiswa juga mendesak agar cita-cita reformasi diwujudkan. Beberapa persoalan yang terjadi pada saat perjuangan reformasi menurut mereka harus dituntaskan.
\"Hingga saat ini reformasi yang sudah hampir 21 tahun. Namun sampai saat ini kasus tersebut juga belum ada titik terang terhadap kematian para korban reformasi itu,\" ujarnya.
Selain itu, BEM-NUS juga menolak adanya tim asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam yang terkesan tumpang tindih dengan penegakan hukum dan justru menunjukkan adanya bentuk-bentuk kediktatoran.
\"Kami menolak pembentukan Tim Asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam karena terkesan pemerintah diktator di negara demokrasi,\" pungkasnya. " itemprop="description"/>
Selain menyerukan hal tersebut, mahasiswa juga mendesak agar cita-cita reformasi diwujudkan. Beberapa persoalan yang terjadi pada saat perjuangan reformasi menurut mereka harus dituntaskan.
\"Hingga saat ini reformasi yang sudah hampir 21 tahun. Namun sampai saat ini kasus tersebut juga belum ada titik terang terhadap kematian para korban reformasi itu,\" ujarnya.
Selain itu, BEM-NUS juga menolak adanya tim asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam yang terkesan tumpang tindih dengan penegakan hukum dan justru menunjukkan adanya bentuk-bentuk kediktatoran.
\"Kami menolak pembentukan Tim Asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam karena terkesan pemerintah diktator di negara demokrasi,\" pungkasnya. "/>
Selain menyerukan hal tersebut, mahasiswa juga mendesak agar cita-cita reformasi diwujudkan. Beberapa persoalan yang terjadi pada saat perjuangan reformasi menurut mereka harus dituntaskan.
\"Hingga saat ini reformasi yang sudah hampir 21 tahun. Namun sampai saat ini kasus tersebut juga belum ada titik terang terhadap kematian para korban reformasi itu,\" ujarnya.
Selain itu, BEM-NUS juga menolak adanya tim asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam yang terkesan tumpang tindih dengan penegakan hukum dan justru menunjukkan adanya bentuk-bentuk kediktatoran.
\"Kami menolak pembentukan Tim Asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam karena terkesan pemerintah diktator di negara demokrasi,\" pungkasnya. "/>
Kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-NUS) Koordinator Sumatera Utara meminta agar Jokowi dan Prabowo segera melakukan rekonsiliasi. Hal ini mereka serukan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara.
Menurut mereka terganggunya stabilitas keamanan saat ini tidak terlepas dari dua tokoh yang bertarung pada Pemilu 2019 ini. Karenanya keduanya juga dituntut untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
"Kami juga meminta Jokowi dan Prabowo untuk rekonsiliasi jika kedua negarawan tersebut tidak juga bisa melakukan rekonsiliasi maka kami meminta keduanya ditangkap dan dicabut hak politiknya karena merekalah stabilitas keamanan terganggu," kata Koordinator aksi Tareq Adel, Kamis (24/5/2019).
Selain menyerukan hal tersebut, mahasiswa juga mendesak agar cita-cita reformasi diwujudkan. Beberapa persoalan yang terjadi pada saat perjuangan reformasi menurut mereka harus dituntaskan.
"Hingga saat ini reformasi yang sudah hampir 21 tahun. Namun sampai saat ini kasus tersebut juga belum ada titik terang terhadap kematian para korban reformasi itu," ujarnya.
Selain itu, BEM-NUS juga menolak adanya tim asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam yang terkesan tumpang tindih dengan penegakan hukum dan justru menunjukkan adanya bentuk-bentuk kediktatoran.
"Kami menolak pembentukan Tim Asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam karena terkesan pemerintah diktator di negara demokrasi," pungkasnya.
Kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-NUS) Koordinator Sumatera Utara meminta agar Jokowi dan Prabowo segera melakukan rekonsiliasi. Hal ini mereka serukan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara.
Menurut mereka terganggunya stabilitas keamanan saat ini tidak terlepas dari dua tokoh yang bertarung pada Pemilu 2019 ini. Karenanya keduanya juga dituntut untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
"Kami juga meminta Jokowi dan Prabowo untuk rekonsiliasi jika kedua negarawan tersebut tidak juga bisa melakukan rekonsiliasi maka kami meminta keduanya ditangkap dan dicabut hak politiknya karena merekalah stabilitas keamanan terganggu," kata Koordinator aksi Tareq Adel, Kamis (24/5/2019).
Selain menyerukan hal tersebut, mahasiswa juga mendesak agar cita-cita reformasi diwujudkan. Beberapa persoalan yang terjadi pada saat perjuangan reformasi menurut mereka harus dituntaskan.
"Hingga saat ini reformasi yang sudah hampir 21 tahun. Namun sampai saat ini kasus tersebut juga belum ada titik terang terhadap kematian para korban reformasi itu," ujarnya.
Selain itu, BEM-NUS juga menolak adanya tim asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam yang terkesan tumpang tindih dengan penegakan hukum dan justru menunjukkan adanya bentuk-bentuk kediktatoran.
"Kami menolak pembentukan Tim Asistensi yang dibentuk oleh Menkopolhukam karena terkesan pemerintah diktator di negara demokrasi," pungkasnya.