Mahasiswa Desak Kapolda Periksa Walikota Padangsidimpuan

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Berkemajuan Anti Korupsi (AMBAK) Sumut berunjukrasa di depan Mapolda Sumut, Jumat (25/10/2019) Siang.





Dalam unjukrasanya, AMBAK Sumut meminta Kapolda Sumut mengambil alih kasus perambahan hutan di Tapsel yang diduga kuat melibatkan Walikota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution.





"Kami meminta Kapolda Sumut harus segera mengambil alih penanganan kasus perambahan hutan yang diduga dilakukan oleh Walikota Padangsidimpuan," ujar Koordinator Aksi, Muhammad Fadli.





Fadli menyebut, desakan mereka agar Kapolda segera mengambil alih kasus tersebut karena mandeknya proses di Polres Tapsel





"Sebab proses di Polres Tapsel terkesan mandek dan tidak transparan. Sejak kasus ini dilaporkan 2 bulan lalu, sampai sekarang belum ada informasi yang dibuka oleh Polres Tapsel terkait perkembangan kasus ini" ujar Fadli.





Bahkan, ia menuding jika Polres Tapsel tak miliki itikad baik untuk menyelesaikan kasus ini.





"Polres Tapsel juga diduga tidak punya iktikad baik untuk menyelesaikan kasus ini, sebab barang bukti beckhoe yang sempat disegel di lokasi perambahan hutan telah dipindahkan, tetapi tidak disimpan di gudang Polres, melainkan di gudang swasta. Penjaga kebun milik Irsan Nasution tersebut juga telah melarikan diri tanpa pernah diperiksa sekalipun" tambahnya.





Ia menyebut, desakan mereka agar Kapolda mengambil alih kasus tersebut memiliki dasar yang kuat. Sebab, ia mengaku pihaknya sudah turun ke lokasi dan menemukan jika lahan itu berada dalam kawasan lindung.





"Kami sudah cek titik koordinat lahan tersebut, dan dicek dipeta nasional, lahan tersebut positif berada dalam kawasan hutan lindung. Jadi persoalan ini sudah murni perambahan hutan lindung. Namun sampai sekarang belum ada yang dinyatakan tersangka oleh Polres Tapsel. Ini menjadi alasan kuat kasus ini harus diambil alih oleh Polda Sumut, dan segera memanggil Irsan Efendi Nasution" ungkapnya.





Mereka juga menduga, Irsan Nasution telah menyalahgunakan jabatan dengan menggunakan aset negara untuk perambahan hutan lindung.





"Irsan Nasution juga diduga telah melakukan penyalahgunaan jabatannya mempergunakan aset negara berupa alat berat jenis backhoe untuk kepentingan perambahan hutan lindung" tambahnya





Mereka juga mendesak Balai GAKKUM KLHK Sumut agar segera turun dan mencek lokasi, bersama Polda Sumut agar semakin terang kasus ini.





"Polda Sumut juga harus bersikap tegas dengan mencopot Kapolres Tapsel, bila ia terbukti melakukan upaya menutup nutupi kasus ini" tutup Muhammad Fadli.





Menanggapi aksi tersebut, Poldasu yang Kasi Humas Polda Sumut Kompol T. Matanari, menyampaikan akan segera melaporkan kasus ini kepada Kapolda Sumut.





"Segera akan saya sampaikan ini kepada Kapolda. Dan terkait pengambil alihan kasus ini, kami akan segera konfirmasi kepada Kapolres Tapsel. Bersamaan itu akan kami evaluasi dan sampaikan perkembangan kasusnya" tutupnya.[R]


Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Berkemajuan Anti Korupsi (AMBAK) Sumut berunjukrasa di depan Mapolda Sumut, Jumat (25/10/2019) Siang.





Dalam unjukrasanya, AMBAK Sumut meminta Kapolda Sumut mengambil alih kasus perambahan hutan di Tapsel yang diduga kuat melibatkan Walikota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution.





"Kami meminta Kapolda Sumut harus segera mengambil alih penanganan kasus perambahan hutan yang diduga dilakukan oleh Walikota Padangsidimpuan," ujar Koordinator Aksi, Muhammad Fadli.





Fadli menyebut, desakan mereka agar Kapolda segera mengambil alih kasus tersebut karena mandeknya proses di Polres Tapsel





"Sebab proses di Polres Tapsel terkesan mandek dan tidak transparan. Sejak kasus ini dilaporkan 2 bulan lalu, sampai sekarang belum ada informasi yang dibuka oleh Polres Tapsel terkait perkembangan kasus ini" ujar Fadli.





Bahkan, ia menuding jika Polres Tapsel tak miliki itikad baik untuk menyelesaikan kasus ini.





"Polres Tapsel juga diduga tidak punya iktikad baik untuk menyelesaikan kasus ini, sebab barang bukti beckhoe yang sempat disegel di lokasi perambahan hutan telah dipindahkan, tetapi tidak disimpan di gudang Polres, melainkan di gudang swasta. Penjaga kebun milik Irsan Nasution tersebut juga telah melarikan diri tanpa pernah diperiksa sekalipun" tambahnya.





Ia menyebut, desakan mereka agar Kapolda mengambil alih kasus tersebut memiliki dasar yang kuat. Sebab, ia mengaku pihaknya sudah turun ke lokasi dan menemukan jika lahan itu berada dalam kawasan lindung.





"Kami sudah cek titik koordinat lahan tersebut, dan dicek dipeta nasional, lahan tersebut positif berada dalam kawasan hutan lindung. Jadi persoalan ini sudah murni perambahan hutan lindung. Namun sampai sekarang belum ada yang dinyatakan tersangka oleh Polres Tapsel. Ini menjadi alasan kuat kasus ini harus diambil alih oleh Polda Sumut, dan segera memanggil Irsan Efendi Nasution" ungkapnya.





Mereka juga menduga, Irsan Nasution telah menyalahgunakan jabatan dengan menggunakan aset negara untuk perambahan hutan lindung.





"Irsan Nasution juga diduga telah melakukan penyalahgunaan jabatannya mempergunakan aset negara berupa alat berat jenis backhoe untuk kepentingan perambahan hutan lindung" tambahnya





Mereka juga mendesak Balai GAKKUM KLHK Sumut agar segera turun dan mencek lokasi, bersama Polda Sumut agar semakin terang kasus ini.





"Polda Sumut juga harus bersikap tegas dengan mencopot Kapolres Tapsel, bila ia terbukti melakukan upaya menutup nutupi kasus ini" tutup Muhammad Fadli.





Menanggapi aksi tersebut, Poldasu yang Kasi Humas Polda Sumut Kompol T. Matanari, menyampaikan akan segera melaporkan kasus ini kepada Kapolda Sumut.





"Segera akan saya sampaikan ini kepada Kapolda. Dan terkait pengambil alihan kasus ini, kami akan segera konfirmasi kepada Kapolres Tapsel. Bersamaan itu akan kami evaluasi dan sampaikan perkembangan kasusnya" tutupnya.