Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan luas lahan perusahaan yang mengantongi izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) akan dikurangi di seputaran Danau Toba. Salah satu diantaranya yakni luas lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL)
Hal ini disampaikannya saat merespon pernyataan salah seorang pengusaha yang menyebut pengurusan HPH dalam diskusi 'Ekonomi Sekarang dan yang akan Datang' yang digelar Forum Pengusaha Sumut, di Medan, Senin (18/2).
"Ini merupakan masalah bersama dan Presiden Jokowi sendiri sudah memerintahkan untuk membangun Danau Toba menjadi tujuan wisata. Sehingga kita akan mengurangi secara bertahap HPH yang dimiliki perusahaan, seperti Toba Pulp. Saya soal HPH ini agak alergi sekarang. Nebang-nebang pohon sudah cukuplah itu, kita sudah moratorium pemotongan hutan," katanya.
Dalam penjelasannya, Luhut juga mengkritisi soal pelestarian air Danau Toba dan kawasan hutan di sekitarnya.
Hal ini disampaikannya menanggapi pertanyaan dari peserta forum lainnya terkait limbah Danau Toba. Menurutnya, pemerintah tengah mendorong pembuatan keramba yang menggunakan teknologi sehingga tidak menimbulkan limbah di Danau Toba.
"Kami sangat peduli, tetapi tidak mudah begitu saja karena mereka (perusahaan) mendapat izin. Ini juga perlu kita verifikasi lagi karena ujung-ujungnya nanti ke pengadilan," pungkasnya.
Hal ini disampaikannya saat merespon pernyataan salah seorang pengusaha yang menyebut pengurusan HPH dalam diskusi 'Ekonomi Sekarang dan yang akan Datang' yang digelar Forum Pengusaha Sumut, di Medan, Senin (18/2).
"Ini merupakan masalah bersama dan Presiden Jokowi sendiri sudah memerintahkan untuk membangun Danau Toba menjadi tujuan wisata. Sehingga kita akan mengurangi secara bertahap HPH yang dimiliki perusahaan, seperti Toba Pulp. Saya soal HPH ini agak alergi sekarang. Nebang-nebang pohon sudah cukuplah itu, kita sudah moratorium pemotongan hutan," katanya.
Dalam penjelasannya, Luhut juga mengkritisi soal pelestarian air Danau Toba dan kawasan hutan di sekitarnya.
Hal ini disampaikannya menanggapi pertanyaan dari peserta forum lainnya terkait limbah Danau Toba. Menurutnya, pemerintah tengah mendorong pembuatan keramba yang menggunakan teknologi sehingga tidak menimbulkan limbah di Danau Toba.
"Kami sangat peduli, tetapi tidak mudah begitu saja karena mereka (perusahaan) mendapat izin. Ini juga perlu kita verifikasi lagi karena ujung-ujungnya nanti ke pengadilan," pungkasnya.
Van Joened
Berita Populer
