Luhut Pandjaitan: Jangan Ada Makelar Dalam Proyek Strategis Nasional

Pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu seluruh proses pembangunannya harus berjalan tuntas mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan fisik.

Hal ini disampaikannya saat rapat secara virtual bersama Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, Rabu (3/2) malam

“Lahan itu harus ada dan harus clear. Segera harus dituntaskan dan tidak ada mekelar-makelar. Tidak sedikit dana yang dikucurkan untuk pembangunan Pelabuhan Kualatanjung karena ini merupakan proyek strategis nasional,” tegas Luhut menanggapi persoalan lahan yang disampaikan Edy Rahmayadi.

Selain masalah lahan, Luhut juga menyinggung soal pembangunan pelabuhan yang efektif dan efesien baik secara biaya, transportasi, masalah distribusi dan integerasi dengan kawasan ekonomi yang ada di dekatnya. Selain itu, dia juga ingin agar pembangunan proyek ini melibatkan universitas setempat agar memberikan ilmu baru kepada mahasiswa.

“Perhatikan secara teliti, lakukan studi benar-benar agar tidak ada kesalahan dalam pembangunannya. Libatkan kampus, jadi mahasiswa-mahasiswa kita bisa bertambah ilmunya, tahu teknologi-teknologi modern saat ini di bidang pelabuhan,” pungkas Luhut.

Dirut Pelindo I Dani Rusli Utama mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus pada pembebasan lahan tahap pertama seluas 50 hektare. Targetnya, mereka bisa menyelesaikan pembebasan lahan sekitar 100 hektare tahun ini.

“Uangnya sendiri kami sudah tersedia tahun ini dan sudah diturunkan kepada anak perusahaan kami PT Prima Pengembangan Kawasan dan itu dalam proses. Mudah-mudahan schedule (jadwal) yang kami berikan kepada Pak Gubernur itu bisa terealisasi. Untuk yang 50 hektare kita sedang proses di administrasi mudah-mudahan selesaikan semester ini,” kata Dani.

Turut serta pada rapat koordinasi ini Menteri BUMN Eric Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BPR/ATR Sofyan A Djalil, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Juga hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Maluku Murad Islmail, Dirut Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R Agus Purnomo dan Kepala BKPM Bahlil Lahadallia.