Loncat Sana-Sini, Ahok Sukses Jadi Model Untuk Parpol Krisis Kader

Bergabungnya Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok ke PDIP adalah sebuah bukti bahwa ada kekosongan sistem rekrutmen dan kaderisasi parpol di Indonesia.

"Kita tahu, di antara masalah yang inheren dalam tubuh partai politik di Indonesia saat ini, selain masalah pendanaan, masalah rekrutmen dan kaderisasi adalah masalah yang amat serius," kata pengamat politik Universitas Muhamamadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/2).

Ahok, kata Shohibul, adalah contoh terbaik dalam ranah politik Indonesia yang begitu sukses memanfaatkan dan menunggangi kekosongan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Sehingga tak dianggap masalah jika lompat sana dan lompat sini.

"Tapi anehnya, masalah ini (krisis kaderisasi) masih tetap dibiarkan dan menjadi ciri khas partai di Indonesia yang orientasi besarnya masih sangat terbatas pada keinginan perolehan agregasi suara pada setiap pemilu (dengan kemencolokan praktik money bombing), penguasaan jabatan-jabatan strategis pada level nasional dan Kepala Daerah," kata Shohibul.

"Karena itu cita-cita mewujudkan good governance tidak akan tercapai sama sekali," demikian Shohibul.

Bergabungnya Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok ke PDIP adalah sebuah bukti bahwa ada kekosongan sistem rekrutmen dan kaderisasi parpol di Indonesia.

"Kita tahu, di antara masalah yang inheren dalam tubuh partai politik di Indonesia saat ini, selain masalah pendanaan, masalah rekrutmen dan kaderisasi adalah masalah yang amat serius," kata pengamat politik Universitas Muhamamadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/2).

Ahok, kata Shohibul, adalah contoh terbaik dalam ranah politik Indonesia yang begitu sukses memanfaatkan dan menunggangi kekosongan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Sehingga tak dianggap masalah jika lompat sana dan lompat sini.

"Tapi anehnya, masalah ini (krisis kaderisasi) masih tetap dibiarkan dan menjadi ciri khas partai di Indonesia yang orientasi besarnya masih sangat terbatas pada keinginan perolehan agregasi suara pada setiap pemilu (dengan kemencolokan praktik money bombing), penguasaan jabatan-jabatan strategis pada level nasional dan Kepala Daerah," kata Shohibul.

"Karena itu cita-cita mewujudkan good governance tidak akan tercapai sama sekali," demikian Shohibul.