Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sumatera Utara akan segera melakukan berbagai persiapan menghadapi pemilu 2024 pasca pelaksanaan verifikasi faktual.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara telah melakukan verifikasi faktual di Kantor Pimda PKN Sumatera Utara di Jalan Karya Pembangunan no 20A, Medan Polonia, Senin (17/10/2022)
“Tadi kami sudah diverifikasi faktual. Semua berjalan baik dan tidak ada masalah. Tadi kami diverifikasi soal domisili kantor, kepengurusan yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara terkait nama dan nomor keanggotaan partai dan itu sesuai, kemudian keterwakilan perempuan 30 persen. Dan kami bisa menunjukkan kepada tim dari KPU tadi,” kata Ketua Pimda PKN Sumatera Utara, Edison Sianturi.
Edison mengatakan, pelaksanaan verifikasi tersebut dipimpin oleh Komisioner KPU Sumatera Utara, Benget Silitonga. Meski hasilnya tidak langsung diserahkan kepada mereka, namun Edison berkesimpulan Pimda PKN Sumut memenuhi syarat untuk menjadi calon peserta pemilu.
“Memang berkas hasil verifikasinya tidak diserahkan kepada kami, karena katanya itu dokumen yang akan mereka serahkan ke KPU RI sebagai laporan hasil verifikasi. Tapi tadi saya meminta izin memotret hasil verifikasinya dan dibolehkan,” kata Edison.
Segera setelah tahapan ini, Edison akan segera mempersiapkan rangkaian lanjutan untuk persiapan penyusunan bacaleg.
"Kita akan buka pendaftaran bacaleg, nanti diseleksi hingga didaftarkan ke KPU. Kami mengusung politik tanpa mahar dalam proses ini," ujarnya.
Politik tanpa mahar ini kata Edison dikarenakan PKN memiliki semangat kemandirian dalam berdemokrasi. Karena itu mereka menerapkan semangat untuk maju secara bersama-sama dan saling bekerjasama.
"Kami menerapkan sistem gotong royong di internal," ungkapnya.
Edison menambahkan, PKN dibangun dengan konsep demokrasi dimana partai ini tidak memiliki seseorang sebagai pemilik. Hal ini mendorong mereka untuk mampu mengembangkan partai pada seluruh tingkatan.
"Bahkan pada pilkada, sosok yang diusung itu ditentukan oleh pengurus sesuai tingkatan. Kenapa begitu, agar pengurus pada masing-masing tingkatan memiliki harga diri, dan pada sisi lain merekalah yang paham kondisi di daerah mereka," ungkapnya.
"Kondisi ini sulit diterapkan pada partai politik yang ada pemiliknya," pungkasnya.
Berita ini telah mengalami perubahan redaksional karena sebelumnya terdapat kekeliruan.
© Copyright 2024, All Rights Reserved