Lolos Uji Kepatutan Dan Kelayakan, PKS Langsung Sodorkan 4 PR Polri Ke Komjen Listyo

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) langsung mengucapkan selamat kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang telah melewati uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI dan akan disetujui dalam rapat Paripurna DPR Kamis siang ini (21/1).

 "Selamat atas diusulkannya Komjen LSP sebagai calon Kapolri yang telah menyelesaikan uji kepatutan di Komisi III," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Aboe Bakar Alhabsy, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/1).

Dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Aboe Bakar menyatakan, ada 4 pekerjaan rumah (PR) yang menunggu Listyo Sigit Prabowo saat menjabat Kapolri kelak.  

Pertama, melanjutkan reformasi di kepolisian. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Secara khusus reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri.

"Ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan bahwa 'banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera'. Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya," tuturnya.

Artinya, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Kapolri harus bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independen, dengan demikian soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik.

"Sebaliknya, jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri," ujar Aboe Bakar.

PR kedua, lanjut anggota Komisi III DPR RI ini, adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu isu penting yang sepertinya perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Mengingat tahun kemarin banyak sekali kejadian yang membuat publik melongo.

"Misalkan saja, bagaimana mungkin dokumen surat bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdokkes Polri. Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra," ucapnya.

"Tentunya kejadian-kejadian yang demikian membuat publik merasa pesimis dengan semangat reformasi maupun profesionalisme Polri. Dampaknya pasti akan menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjen Listyo Sigit Prabowo," sambung Aboe Bakar.

PR ketiga adalah membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa. Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa saat ini Polri kurang dekat dengan umat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap umat.

"Jika kita lihat selama umat Islam cukup dewasa menghadapi perbedaan keyakinan. Terbukti umat Islam tidak menyoal latar belakang agama dari Kapolri terpilih. Tentu ini menunjukkan kualitas kedewasaan sikap dalam pluralisme bangsa ini," katanya.

Artinya, selama ini kelompok-kelompok Islam sebenarnya tidak pernah meributkan faktor keagamaan seseorang. Dan mereka sangat menghormati perbedaan keyakinan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika.

PR keempat, Kapolri terpilih perlu menjamin bahwa tugas Polri dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan pendekatan yang humanis.  

Sebagai catatan, pada 2020 KontraS menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020.

Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extra judicial killing di KM 54 pada bulan Desember 2020.

Situasi ini membuat dirinya selaku anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu tersebut.

"Misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang?" cetusnya.

"Kami pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Oleh karenanya, untuk selanjutnya, pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan. Sehingga Polri yang melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat," demikian Aboe Bakar.