Legislator akan Fasilitasi Keluhan Warga Jalan Sampali

Legislator akan fasilitasi keluhan warga Jalan Sampali, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area terkait keberatan atas rencana pelebaran drainase di daerah itu.

Legislator akan fasilitasi keluhan warga Jalan Sampali itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution, kepada wartawan di Medan, Kamis (20/7/2023).

“Melalui Komisi IV DPRD Kota Medan, kita akan coba menginisiasi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut,” ucap Dedy Aksyari Nasution.

Dedy mengatakan, pihaknya melalui Komisi IV akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan itu. “Dalam RDP itu nanti, kita akan hadirkan warga Jalan Sampali dengan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan. “Nantinya, kita akan sama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kalau sudah duduk bersama, In Sya Allah ada solusinya,” ujarnya.

Sesungguhnya, sebut politisi Partai Gerindra itu, rencana pelebaran drainase tersebut merupakan upaya nyata dari Pemkot Medan dalam mengatasi masalah banjir di Kota Medan. Mengingat, masalah penanganan banjir merupakan salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

“Dan kita ketahui, pembangunan harus tetap berjalan. Harapan kita, seluruh elemen bisa mendukung rencana pembangunan yang di lakukan Pemkot Medan. Apalagi, bila tujuannya untuk membuat Kota Medan terbebas dari banjir,” katanya.

Begitupun, tambah Dedy, pemerintah juga perlu melihat dampak lainnya dari pembangunan tersebut, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. “Nantinya, kita akan mencoba mencari solusi terbaik atas masalah ini,” ujar legislator asal Dapil IV meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Denai, Medan Kota dan Medan Area itu.

Di ketahui, warga Jalan Sampali, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area mengaku keberatan atas rencana pelebaran drainase di daerah itu. Pasalnya, pelebaran drainase akan mempersempit Jalan Sampali.

Penyempitan jalan tersebut akan merubah sistem “dua arah” di Jalan Sampali menjadi “satu arah”, sehingga warga khawatir akan sangat berdampak secara sosial maupun ekonomi, mengingat banyaknya pelaku UMKM di kawasan tersebut.