Lapangan Merdeka Medan Harus Dimerdekakan

Mengembalikan Lapangan Merdeka Medan menjadi milik publik yang memiliki nilai histori besar dalam perkembangan Kota Medan menjadi sebuah hal yang harus dilakukan oleh segenap elemen masyarakat dan juga unsur pemerintah. Untuk mengembalikan hal tersebut, maka Lapangan Merdeka harus dilepaskan dari berbagai 'beban' akibat bertambahnya bangunan bisnis, perkantoran dan berbagai hal lain pada lahan Lapangan Merdeka. Hal ini mengemuka dalam diskusi Medan Urban Forum yang membahas tentang arti penting "memerdekakan" lapangan yang menjadi salah satu tempat diikrarkannya kedaulatan negara Indonesia tersebut. "Lapangan Merdeka itu adalah marwah kota yang hampir hilang," kata salah seorang peserta Dahlena Sari Marbun, Rabu (23/9) malam. Akademisi ini menyebutkan, degradasi marwah kota akibat rusaknya Lapangan Merdeka terjadi dalam 20 tahun terakhir. Ditandai dengan berbagai kebijakan pemerintah kota yang memberikan persetujuan dalam bentuk kerjasama untuk menjadikan Lapangan Merdeka sebagai lokasi bisnis. "Kalau dulu, setiap perayaan Kemerdekaan RI. Semua PNS tetap upacara disana setelah melaksanakan upacara dari kantor masing-masing. Karena disanalah aura kemerdekaan itu, bukan di kantor masing-masing," ungkapnya. Soal bisnis kuliner yang ada di atas lahan Lapangan Merdeka, Dahlena menilai kehadirannya tidak lebih seperti penumpang yang merusak monumen bersejarah tersebut. "Kalau mau bisnis ada caranya, menggali bawah tanah untuk bisnis, lengkap dengan segala macam bisnis disana bisa. Jadi tidak ada alasan karena ini sudah kontrak atau yang lain. Lapangan Merdeka itu mempercantik Medan karena itu juga yang menjadi kilometer nol Medan," pungkasnya. Diskusi Medan Urban Forum tentang Lapangan Merdeka dipandu oleh Shohibul Ansor Siregar dan menghadirkan tiga pembicara utama seperti Dr H Edy Syofian, Nasrun Lubis dan Miduk Hutabarat. Hadir juga beberapa tokoh lain seperti Rafriandi Nasution, Budi D Sinulingga, Hendri D, Dahlena Sari Marbun, Muhammad Joni, Marko, Tikwan Raya Siregar, Meuthia Farida, Teguh Santosa, Lasro Simbolon, Syarifuddin Siba, Budi Agustono, Toto, Jaya Arjuna dan Surya Darma.[R]

Mengembalikan Lapangan Merdeka Medan menjadi milik publik yang memiliki nilai histori besar dalam perkembangan Kota Medan menjadi sebuah hal yang harus dilakukan oleh segenap elemen masyarakat dan juga unsur pemerintah. Untuk mengembalikan hal tersebut, maka Lapangan Merdeka harus dilepaskan dari berbagai 'beban' akibat bertambahnya bangunan bisnis, perkantoran dan berbagai hal lain pada lahan Lapangan Merdeka. Hal ini mengemuka dalam diskusi Medan Urban Forum yang membahas tentang arti penting "memerdekakan" lapangan yang menjadi salah satu tempat diikrarkannya kedaulatan negara Indonesia tersebut. "Lapangan Merdeka itu adalah marwah kota yang hampir hilang," kata salah seorang peserta Dahlena Sari Marbun, Rabu (23/9) malam. Akademisi ini menyebutkan, degradasi marwah kota akibat rusaknya Lapangan Merdeka terjadi dalam 20 tahun terakhir. Ditandai dengan berbagai kebijakan pemerintah kota yang memberikan persetujuan dalam bentuk kerjasama untuk menjadikan Lapangan Merdeka sebagai lokasi bisnis. "Kalau dulu, setiap perayaan Kemerdekaan RI. Semua PNS tetap upacara disana setelah melaksanakan upacara dari kantor masing-masing. Karena disanalah aura kemerdekaan itu, bukan di kantor masing-masing," ungkapnya. Soal bisnis kuliner yang ada di atas lahan Lapangan Merdeka, Dahlena menilai kehadirannya tidak lebih seperti penumpang yang merusak monumen bersejarah tersebut. "Kalau mau bisnis ada caranya, menggali bawah tanah untuk bisnis, lengkap dengan segala macam bisnis disana bisa. Jadi tidak ada alasan karena ini sudah kontrak atau yang lain. Lapangan Merdeka itu mempercantik Medan karena itu juga yang menjadi kilometer nol Medan," pungkasnya. Diskusi Medan Urban Forum tentang Lapangan Merdeka dipandu oleh Shohibul Ansor Siregar dan menghadirkan tiga pembicara utama seperti Dr H Edy Syofian, Nasrun Lubis dan Miduk Hutabarat. Hadir juga beberapa tokoh lain seperti Rafriandi Nasution, Budi D Sinulingga, Hendri D, Dahlena Sari Marbun, Muhammad Joni, Marko, Tikwan Raya Siregar, Meuthia Farida, Teguh Santosa, Lasro Simbolon, Syarifuddin Siba, Budi Agustono, Toto, Jaya Arjuna dan Surya Darma.