LAHP Ombudsman Sumut: Pemko Medan Segera Bayarkan Ganti Rugi Lahan RTH Asoka

Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas laporan dugaan maladministrasi penundaan berlarut pembayaran ganti rugi ruang terbuka hijau (RTH) Asoka, di Jalan Asoka, Medan Sunggal yang dilaporkan oleh Halimah Sembiring dan Sunardi. 

LAHP ini diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar kepada Plt Kadis PKP2R Medan Tondi Nasution di Kantor Ombudsman Sumut, Senin (26/7/21). 

Dalam LAHP tersebut, Ombudsman memberikan saran agar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R)  untuk segera membayarkan ganti rugi kepada pemilik lahan yang sudah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) tersebut.

Dari 16 persil lahan yang masuk dalam rencana pembangunan RTH di Jalan Asoka, Dinas PKP2R baru membayarkan ganti rugi kepada pemilik 3 persil lahan dengan totak ganti rugi sebesar Rp 13 miliar. Sementara lahan selebihnya belum dibayarkan. Persoalan ini kemudian dilaporkan ke Ombudsman yang kemudian melakukan serangkaian klarifikasi dan kajian hingga menerbitkan LAHP. 

"Dalam laporannya (LAHP) kita harus mengevaluasi kembali dan mengajukan juga ke pimpinan kita terhadap pembayaran ganti rugi," kata Tondi menjawab wartawan usai penyerahan LAHP.

Tondi mengatakan, bahwa Dinas PKP2R sudah mengajukan pembayaran ganti rugi RTH Asoka untuk mendapat persetujuan Wali Kota Medan. Sampai sekarang, mereka masih menunggu petunjuk Wali Kota. 

Menurut dia, tidak ada kendala dalam pembayaran ganti rugi itu. Hanya saja memang terjadi penundaan pembayaran dari yang sebelumnya direncanakan pada 2020, namun tertunda ke 2021. 

"Sudah proses untuk ganti rugi, tapi mungkin dalam waktu dekat. Kita lihat nanti. Kita harapkan bisa diselesaikan tahun ini," paparnya. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, dalam pemeriksaan terhadap laporan Halimah Sembiring dan Sunardi ini mereka menemukan sejumlah maladministrasi yang dilakukan Dinas PKP2R. Pertama, Dinas tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan informasi yang menyeluruh kepada seluruh warga pemilik lahan yang ditetapkan sebagai RTH. Sehingga hal ini menyebabkan hanya dua pemilik 3 persil lahan yang mengajukan ganti rugi dan langsung dibayarkan oleh Dinas PKP2R yang waktu itu dipimpin Benny Iskandar. 

Tidak dilakukannya pembayaran kepada pemilik lahan pasca lahannya ditetapkan sebagai RTH menurut Abyadi adalah maladministrasi kedua yang dilakukan oleh Dinas PKP2R. 

"Kita meminta supaya Pemko memberikan lembayaran terhadap tanah yang masuk ke dalam RTH itu. Ada 30 hari mereka untuk menyelesaikan itu nanti kita tunggu apa langkah yang mereka lakukan. Nanti akan kita monitor, pasca 30 hari Ombudsman akan lakukan monitoring," tandasnya.