Kritik Masinton Jadi Sinyal Hubungan Pemerintah Dan PDIP Kembali Kurang Harmonis

Secara teori, partai pendukung harus selalu berada di belakang pemerintah untuk membela setiap kebijakan yang dikeluarkan. Namun, apa jadinya jika anggota partai pendukung justru memberi kritikan kepada pemerintah? Ya, kritik pedas yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, kepada pemerintah terkait anggaran Corona yang jumlahnya ratusan triliun rupiah, terus menjadi sorotan karena dilakukan oleh anggota partai pendukung. Pernyataan Masinton bahwa pemerintah jangan seperti Verrenigde Oostindische Compagnie (VOC) di zaman kolonial Belanda itu, sarat dengan sinyal dinamika politik di internal koalisi pemerintah. Mengingat, Masinton Pasaribu merupakan kader PDIP yang menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Melihat kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai kritikan Masinton selaku anggota DPR dari partai banteng moncong putih itu mengindikasikan hubungan partainya dengan pemerintah sedang tidak baik-baik saja. "Kritik MP (Masinton Pasaribu) merupakan hal yang wajar. Karena tugas wakil rakyat memang mengkritisi kebijakan pemerintah yang salah arah. Namun memang, kritik MP sepertinya ada tanda-tanda ketidakakuran antara PDIP dengan Jokowi," kata Ujang Komarudin kepada RMOL, Senin (22/6). Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai, ketidakharmonisan antara PDIP dengan pemerintah ini merupakan hal wajar dalam dunia politik. Sebab, fluktuasi hubungan politik meskipun menjadi partai penguasa terkadang ada saja yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan. "Mungkin saja sedang ada friksi. Atau hubungannya sedang tidak baik. Dan dalam politik, hubungan kekuasaan itu kadang naik dan turun. Terkadang juga panas dan adem. Bahkan bisa marahan sekaligus juga rangkul-rangkulan," tutur Ujang Komarudin. Lebih jauh, Ujang Komarudin menyatakan bahwa kritik yang disampaikan Masinton Pasaribu ini bisa terjadi karena sejumlah faktor. "Bisa suara pribadi. Bisa juga diperintah partai untuk bersuara. Yang tahu tentu MP sendiri," ucapnya. Namun yang jelas, lanjut Ujang Komarudin, kritik tersebut memberikan sinyal politik bahwa hubungan antara PDIP selaku partai pendukung pemerintah sedang tidak baik-baik saja dengan pemerintah itu sendiri. "Bisa saja memang hubungan PDIP dengan Jokowi sedang tak harmonis," pungkasnya. Sekadar informasi, dalam webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertema “Pandemik Cobid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang” yang digelar Selasa lalu (16/6), Masinton Pasaribu meminta pemerintahan saat ini tidak bertindak lebih parah dibandingkan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC yang pernah menguasai Indonesia di masa lalu. "Saya bilang, meskipun saya berada dalam partai pemerintah, tapi saya melihat pemerintahan hari ini juga arahnya kalau kita nggak awasi, pemerintah ini tidak tunggal ya, dia koalisi apa segala macam harus kita awasi betul bagaimana negara harus bener. Jangan lebih parah dari VOC saya katakan," kata Masinton.[R]

Secara teori, partai pendukung harus selalu berada di belakang pemerintah untuk membela setiap kebijakan yang dikeluarkan. Namun, apa jadinya jika anggota partai pendukung justru memberi kritikan kepada pemerintah? Ya, kritik pedas yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, kepada pemerintah terkait anggaran Corona yang jumlahnya ratusan triliun rupiah, terus menjadi sorotan karena dilakukan oleh anggota partai pendukung. Pernyataan Masinton bahwa pemerintah jangan seperti Verrenigde Oostindische Compagnie (VOC) di zaman kolonial Belanda itu, sarat dengan sinyal dinamika politik di internal koalisi pemerintah. Mengingat, Masinton Pasaribu merupakan kader PDIP yang menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Melihat kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai kritikan Masinton selaku anggota DPR dari partai banteng moncong putih itu mengindikasikan hubungan partainya dengan pemerintah sedang tidak baik-baik saja. "Kritik MP (Masinton Pasaribu) merupakan hal yang wajar. Karena tugas wakil rakyat memang mengkritisi kebijakan pemerintah yang salah arah. Namun memang, kritik MP sepertinya ada tanda-tanda ketidakakuran antara PDIP dengan Jokowi," kata Ujang Komarudin kepada RMOL, Senin (22/6). Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai, ketidakharmonisan antara PDIP dengan pemerintah ini merupakan hal wajar dalam dunia politik. Sebab, fluktuasi hubungan politik meskipun menjadi partai penguasa terkadang ada saja yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan. "Mungkin saja sedang ada friksi. Atau hubungannya sedang tidak baik. Dan dalam politik, hubungan kekuasaan itu kadang naik dan turun. Terkadang juga panas dan adem. Bahkan bisa marahan sekaligus juga rangkul-rangkulan," tutur Ujang Komarudin. Lebih jauh, Ujang Komarudin menyatakan bahwa kritik yang disampaikan Masinton Pasaribu ini bisa terjadi karena sejumlah faktor. "Bisa suara pribadi. Bisa juga diperintah partai untuk bersuara. Yang tahu tentu MP sendiri," ucapnya. Namun yang jelas, lanjut Ujang Komarudin, kritik tersebut memberikan sinyal politik bahwa hubungan antara PDIP selaku partai pendukung pemerintah sedang tidak baik-baik saja dengan pemerintah itu sendiri. "Bisa saja memang hubungan PDIP dengan Jokowi sedang tak harmonis," pungkasnya. Sekadar informasi, dalam webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertema “Pandemik Cobid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang” yang digelar Selasa lalu (16/6), Masinton Pasaribu meminta pemerintahan saat ini tidak bertindak lebih parah dibandingkan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC yang pernah menguasai Indonesia di masa lalu. "Saya bilang, meskipun saya berada dalam partai pemerintah, tapi saya melihat pemerintahan hari ini juga arahnya kalau kita nggak awasi, pemerintah ini tidak tunggal ya, dia koalisi apa segala macam harus kita awasi betul bagaimana negara harus bener. Jangan lebih parah dari VOC saya katakan," kata Masinton.