RMOLSumut. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyindir rencana Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke daerah luar pulau Jawa.
Melalui cuitan di akun Twitternya, Fahri mengingatkan bahwa sejak Jokowi berkuasa 2014 lalu pernah menghentikan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan alasan tak ada dana.
Zaman Pak Jokowi dan Pak JK, pemerintah menghentikan pemekaran DOB (daerah otonomi baru) alasan enggak punya uang," kata Fahri, Selasa (30/4)
Dengan alasan tersebut, ia pun tak habis pikir dengan rencana Jokowi yang hendak memindahkan Ibukota.
Sebab, pemindahan Ibukota dianggap membutuhkan dana yang tak sedikit.
"Bikin 1 kabupaten aja enggak punya uang, ini mau bikin Ibukota. Dasar Esemka,†imbuhnya.
Berdasarkan analisa Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), butuh setidaknya Rp 466 triliun untuk mewujudkan hasrat calon presiden petahana itu.
Bappenas pun sebelumnya pernah mengungkapkan dua skema yang diusulkan dalam pemindahan Ibukota. Yakni skema rightsizing dengan biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun. Sedangkan skema non-rightsizing membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun.
Uang sebanyak itu diperlukan untuk biaya pembangunan Ibukota baru seluas 40 ribu hektare. [krm/rmol]
Melalui cuitan di akun Twitternya, Fahri mengingatkan bahwa sejak Jokowi berkuasa 2014 lalu pernah menghentikan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan alasan tak ada dana.
Zaman Pak Jokowi dan Pak JK, pemerintah menghentikan pemekaran DOB (daerah otonomi baru) alasan enggak punya uang," kata Fahri, Selasa (30/4)
Dengan alasan tersebut, ia pun tak habis pikir dengan rencana Jokowi yang hendak memindahkan Ibukota.
Sebab, pemindahan Ibukota dianggap membutuhkan dana yang tak sedikit.
"Bikin 1 kabupaten aja enggak punya uang, ini mau bikin Ibukota. Dasar Esemka,†imbuhnya.
Berdasarkan analisa Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), butuh setidaknya Rp 466 triliun untuk mewujudkan hasrat calon presiden petahana itu.
Bappenas pun sebelumnya pernah mengungkapkan dua skema yang diusulkan dalam pemindahan Ibukota. Yakni skema rightsizing dengan biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun. Sedangkan skema non-rightsizing membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun.
Uang sebanyak itu diperlukan untuk biaya pembangunan Ibukota baru seluas 40 ribu hektare. [krm/rmol]
BERITA SEBELUMNYA
Kasus Asusila Dan Narkoba, Hakim MYS Diberhentikan Tidak Hormat
BERITA BERIKUTNYA
AS Segera Tetapkan Ikhwanul Muslimin Sebagai Kelompok Teror?
Van Joened
Berita Populer
