KPU Tidak Akan Laksanakan Putusan PTTUN Medan 

Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin/RMOLSumut
Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin/RMOLSumut

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan yang menerima gugatan Darma Wijaya-Adlin Tambunan dan memerintahkan KPU Serdang Bedagai untuk mencabut surat keputusan KPU Sergai nomor 380/PL.02.2-Kpt/2018/KPU-Kab/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan paslon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sergai atas nama Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi.


Hal ini ditegaskan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman melalui surat mereka nomor 1055/HK.06-SD/03/KPU/XI/2020 untuk menjawab pertanyaan dari KPU Sumatera Utara yang berkonsultasi terkait putusan dari PTTUN tersebut.

Berikut pernyataan KPU RI dalam surat yang diteken Ketua KPU RI Arief Budiman tersebut

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat 12 UU Nomor 10 tahun 2016, dimana pada pokoknya memberikan batas waktu paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, maka putusan PT TUN Medan 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN tanggal 13 November 2020 telah melewati batas waktu.

2. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernu rdan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, maka putusan PTTUN medan berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat 12 UU nomor 10 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

3. Berkenan dengan penjelasan tersebut pada angka 1 dan angka 2, maka KPU Kabuaten Serdang Bedagai segera mengadakan rapat pleno dalam rangka tindak lanjut Putusan PTTUN medan yang pokoknya menyatakan Putusan PTTUN Medan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat 12 UU nomor 10 tahun 2016.

Ketua KPU Sumatera Utara, Herdensi Adnin membenarkan pihaknya sudah menerima surat tersebut dan langsung menindaklanjutinya.

"Benar surat tersebut sudah kita terima," ungkapnya sesaat lalu.