KPU Sumut Berharap Pemda Dukung Perlengkapan Linmas TPS

Komisi Pemiliha  Umum (KPU) Sumatera Utara tidak menganggarkan pengadaan sergaman Linmas yang akan bertugas di TPS pada Pemilu 2019. Karenanya, mereka sangat berharap pengadaannya didukung oleh pemerintah daerah.

"Alat kelengkapan Linmas di TPS tidak dianggarkan oleh KPU. Jadi kita perlu bantuan pemprov atau pemkab/pemkot untuk bisa mendukungnya," kata Ketua KPU Sumut Yulhasni, Senin (18/2).

Komisioner KPU Sumut, Benget Manahan Silitinga menjelaskan, dua petugas Linmas bertugas untuk satu TPS, sementara total jumlah TPS di Sumut sebanyak 42.664 unit. Artinya, kebutuhan petugas Linmas untuk Pemilu 2019 di Sumut sebanyak 85.328 orang.

Proses rekrutmen diawali usulan dari kelurahan, kemudian oleh KPU kabupaten/kota diajukan ke bupati/wali kota untuk penerbitan SK. Adapun honor petugas Linmas berasal dari anggaran KPU, tetapi tidak untuk pembuatan seragam atau aksesoris lainnya. KPU tidak memiliki alokasi anggaran untuk pengadaannya.

Saat bertugas, lanjutnya, seragam petugas Linmas tidak harus seperti seragam hansip. Mereka boleh saja mengenakan seragam atau busana yang lain, seperti kemeja putih dan sebagainya. Dia yakin, ada atau tidak adanya seragam, tidak akan menghambat petugas Linmas melaksanakan tugasnya.

"Karena cuma sekali pakai, hanya pada saat pemungutan suara di TPS," pungkasnya.

Komisi Pemiliha  Umum (KPU) Sumatera Utara tidak menganggarkan pengadaan sergaman Linmas yang akan bertugas di TPS pada Pemilu 2019. Karenanya, mereka sangat berharap pengadaannya didukung oleh pemerintah daerah.

"Alat kelengkapan Linmas di TPS tidak dianggarkan oleh KPU. Jadi kita perlu bantuan pemprov atau pemkab/pemkot untuk bisa mendukungnya," kata Ketua KPU Sumut Yulhasni, Senin (18/2).

Komisioner KPU Sumut, Benget Manahan Silitinga menjelaskan, dua petugas Linmas bertugas untuk satu TPS, sementara total jumlah TPS di Sumut sebanyak 42.664 unit. Artinya, kebutuhan petugas Linmas untuk Pemilu 2019 di Sumut sebanyak 85.328 orang.

Proses rekrutmen diawali usulan dari kelurahan, kemudian oleh KPU kabupaten/kota diajukan ke bupati/wali kota untuk penerbitan SK. Adapun honor petugas Linmas berasal dari anggaran KPU, tetapi tidak untuk pembuatan seragam atau aksesoris lainnya. KPU tidak memiliki alokasi anggaran untuk pengadaannya.

Saat bertugas, lanjutnya, seragam petugas Linmas tidak harus seperti seragam hansip. Mereka boleh saja mengenakan seragam atau busana yang lain, seperti kemeja putih dan sebagainya. Dia yakin, ada atau tidak adanya seragam, tidak akan menghambat petugas Linmas melaksanakan tugasnya.

"Karena cuma sekali pakai, hanya pada saat pemungutan suara di TPS," pungkasnya.