KPU Siap Jika Ada Calon Tunggal

Melihat dinamika politik yang berkembang menjelang Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi mempersiapkan diri apabila nantinya muncul calon tunggal. Divisi Teknis KPU Ngawi, Aman Ridho Hidayat melalui sambungan telepon menjelaskan, pihaknya tetap mempersiapkan semua mekanisme peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. "Tentu saja kita mempersiapkan semua yang terkait dengan Pilkada ini. Apakah nanti calonya berapa atau sebaliknya dengan calon tunggal sudah kita pikirkan," terang Ridho dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (18/1). Ia tidak menampik kehadiran calon tunggal pada Pilkada serentak 2015 lalu di beberapa daerah menimbulkan polemik. Tak pelak judicial review pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada akhirnya memperbolehkan calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Apalagi payung hukum calon tunggal sudah diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Misalnya, pasangan calon tunggal diperbolehkan apabila KPU telah melakukan perpanjangan pendaftaran tapi tetap saja tidak ada calon lain yang mendaftar. "Misalkan begini pada penjaringan pendaftaran bakal calon dari partai politik antara 16 sampai 18 Juni 2020 hanya satu pasang maka tetap ada perpanjangan lagi selama tiga hari. Ketika calon perseorangan tidak ada maka mekanisme calon tunggal kita jalankan," ujarnya. Diterangkan juga dalam Pasal 54C ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa calon tunggal juga diperbolehkan apabila terdapat lebih dari satu calon yang mendaftar tapi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan adanya calon tunggal. Pungkas Ridho, secara teknis pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal tetap mengacu pada PKPU No 14 Tahun 2017. Di sisi lain ia berharap, Pilkada Ngawi tetap diminati para bakal calon baik berangkat dari partai politik maupun perseorangan. [R]

Melihat dinamika politik yang berkembang menjelang Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi mempersiapkan diri apabila nantinya muncul calon tunggal. Divisi Teknis KPU Ngawi, Aman Ridho Hidayat melalui sambungan telepon menjelaskan, pihaknya tetap mempersiapkan semua mekanisme peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. "Tentu saja kita mempersiapkan semua yang terkait dengan Pilkada ini. Apakah nanti calonya berapa atau sebaliknya dengan calon tunggal sudah kita pikirkan," terang Ridho dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (18/1). Ia tidak menampik kehadiran calon tunggal pada Pilkada serentak 2015 lalu di beberapa daerah menimbulkan polemik. Tak pelak judicial review pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada akhirnya memperbolehkan calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Apalagi payung hukum calon tunggal sudah diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Misalnya, pasangan calon tunggal diperbolehkan apabila KPU telah melakukan perpanjangan pendaftaran tapi tetap saja tidak ada calon lain yang mendaftar. "Misalkan begini pada penjaringan pendaftaran bakal calon dari partai politik antara 16 sampai 18 Juni 2020 hanya satu pasang maka tetap ada perpanjangan lagi selama tiga hari. Ketika calon perseorangan tidak ada maka mekanisme calon tunggal kita jalankan," ujarnya. Diterangkan juga dalam Pasal 54C ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa calon tunggal juga diperbolehkan apabila terdapat lebih dari satu calon yang mendaftar tapi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan adanya calon tunggal. Pungkas Ridho, secara teknis pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal tetap mengacu pada PKPU No 14 Tahun 2017. Di sisi lain ia berharap, Pilkada Ngawi tetap diminati para bakal calon baik berangkat dari partai politik maupun perseorangan.