KPK Tidak Akan Diam Hadapi Praktik Money Politik Pemilu 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tidak akan tinggal diam menghadapi praktik money politics yang terjadi di masa Pemilu 2024 mendatang.

Seluruh pihak yang terlibat dalam hajatan demokrasi itu diminta untuk tidak terlibat dalam jual beli suara.

Demikian disampaikan tokoh pemuda asal Bangka Belitung Ahmad Rama Efrizal dalam perbincangan, Senin (14/8/2023).

Keyakinan pendiri Yayasan Babel Mendunia itu melihat keteguhan KPK RI dalam memberantas berbagai bentuk korupsi di tengah banyaknya tekanan dan dinamika politik yang terjadi saat ini.  Ketua KPK RI Firli Bahuri, kata Ahmad Rama Efrizal, berhasil menorehkan beberapa pencapaian yang menurutnya harus diberikan apresiasi.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja Ketua KPK beserta jajaran dalam menangani berbagai macam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negeri ini. Belakangan juga banyak pejabat publik yang terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan oleh KPK, dan itu artinya sebuah perstasi bagi sebuah lembaga anti korupsi,” tutur pria yang biasa disapa Rama.

Ia meyakini bahwa KPK telah bekerja dengan benar dan sesuai dengan koridor, baik dalam pencegahan maupun penindakan kasus korupsi.

“Bisa kita lihat disini bahwa KPK sangat serius dalam mengawal negeri ini agar terbebas dari korupsi. Mereka memiliki program-program sosialisasi seperti Desa Anti Korupsi dan Politik Cerdas Berintegritas. Edukasi seperti ini yang masyarakat butuhkan. Selain itu, KPK juga berani menindak secara tegas oknum petugas yang kedapatan melakukan pungli. Ini artinya, mereka tegas tidak hanya ke luar saja, tetapi ke dalam juga,” kata dia lagi.

Terkait potensi korupsi jelang tahun politik 2024, Rama yakin KPK tak akan tinggal diam dengan praktik-praktik demikian.

“Saya berharap seluruh timses baik itu dari parpol, calon presiden maupun anggota dewan, untuk dapat bersaing dengan fair pada pemilu 2024 nanti. Saya yakin KPK akan terus berusaha mengamati dan tidak akan pandang bulu kepada siapapun. Kita semuanya tentu menginginkan pemimpin yang bersih dari praktik money politics di 2024 nanti,” imbuhnya.

Pernyataan yang disampaikan Rama selaras dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tentang Kinerja KPK Dalam Mengantisipasi Politik Uang Jelang Pemilu 2024.

Dalam survei yang dilaksanakan dari tanggal 17 Juli hingga 27 Juli 2023 tersebut didapati bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi, terkhusus dalam ranah korupsi politik yang berpotensi muncul jelang Pemilu 2024 masih tergolong tinggi.

“Dari survei juga terbukti, mayoritas hampir 80 persen menyatakan puas terhadap kinerja Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Ini menandakan bahwa beliau mampu memimpin institusi ini dengan sangat baik,” demikian Rama.

Survei LPI sendiri melibatkan kurang lebih 800 responden yang berasal dari kalangan kelas menengah intelektual. LPI mengategorikan empat indikator yaitu Integritas, Kinerja, Perilaku Anti Korupsi, Persepsi Anti Korupsi, dan  Kepercayaan Publik.

Menurut Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan, mayoritas responden menilai kinerja Firli Bahuri sebagai Ketua KPK cukup memuaskan dengan tingkat kepuasan menyentuh angka 75,5 persen, dengan rincian 26,5 persen di kategori cukup baik,  25,25 persen baik dan 23,75 persen sangat baik, sementara belum baik hanya sebesar 24,5 persen.

“Dari hasil olah data, secara umum persepsi kalangan kelas menengah yang menilai kinerja Ketua KPK Firli Bahuri cukup memuaskan sebesar 75,5 persen,” kata Ali dalam rilis hasil survei LPI di Jakarta.

“Responden dalam kategori ini umumnya masih berharap agar Ketua KPK Firli Bahuri mempunyai langkah afirmatif dalam mengantisipasi praktik politik uang dalam Pemilu 2024,” sambungnya.

Untuk urusan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja institusi KPK sendiri, angkanya tak jauh beda yaitu sebesar 75 persen, dengan rincian 28,75 persen menyatakan cukup puas, 25,75 persen puas, 20,5 persen sangat puas dan 25 persen belum puas.

“Mayoritas responden menilai KPK telah menginisiasi program yang baik. Program itu adalah Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh. PCB sendiri bertujuan untuk memberikan pembekalan agar Parpol sebagai kontestan pemilu mendorong pertarungan ide dan gagasan, serta menghindari praktik politik uang (money politics) dalam pemilu serentak 2024,” terang Ali.