KPK Sebut PKS Partai yang Kooperatif dan Terbuka Soal Pembiayaan Partai

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik (parpol) yang kooperatif dan terbuka terkait dengan pembiayaan partai.

Hal itu sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan langsung kabar tersebut saat memberikan bekal antikorupsi di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi dan puluhan pengurus PKS lainnya dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang (19/7).

Alex mengatakan, KPK menyadari bahwa untuk menjalankan parpol memerlukan biaya. Untuk itu, KPK sudah melakukan kajian terhadap pembiayaan parpol.

"Kita melakukan survei ke semua parpol, termasuk PKS. PKS itu sangat kooperatif dan terbuka terkait dengan pembiayaan partainya. Berapa kebutuhan setiap partai," ujar Alex seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (19/7).

Dalam kajian yang dilakukan KPK, kata Alex, setiap suara di tingkat pusat, KPK mengusulkan paprol mendapatkan Rp 9 ribu per suara.

"Dari Rp 100 kemudian kita usul Rp 9 ribu. Tapi Menteri Keuangan ya apa tidak cukup katanya keuangan negara. Akhirnya naik kan, jadi Rp 1.000 per suara. Seribu persen kan," kata Alex.

Akan tetapi kata Alex, parpol menyampaikan masih kurang anggaran Rp 1.000 per suara. Namun demikian, KPK mengaku sudah berusaha dan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait persoalan tersebut.

"Saya sampaikan begini, Bu perkara satu korupsi saja itu nilai kerugiannya triliunan loh. Karena menurut perhitungan kami, kalau misalnya ada 50 persen alokasi anggaran dari APBN ke parpol, itu setiap tahun itu ada sekitar Rp 4-4,5 triliun. Itu nanti proporsional saja, partai yang mendapat suara banyak, tentu dia juga mendapat bagian banyak," jelas Alex.

KPK berharap, dengan adanya anggaran negara masuk ke parpol, diharapkan parpol dapat dikelola dengan profesional, berintegritas, terbuka, dan transparan dalam segala hal.

"Dan kemudian juga ketika partai mencalonkan kadernya menjadi wakil rakyat, menjadi kepala daerah, harapannya gak ada lagi model seperti mahar dan sebagainya, itu fakta bapak ibu sekalian," pungkas Alex.