KPK: KAD Sumut Harus Berkontribusi Hindarkan Pelaku Usaha Dari Gratifikasi Hingga Pemerasan

Pertemuan Virtual KPK-KAD Sumatera Utara
Pertemuan Virtual KPK-KAD Sumatera Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap kehadiran Komite Advokasi Daerah (KAD) KPK Sumatera Utara dapat mengadvokasi keberadaan para pelaku usaha sehingga terhindar dari berbagai aktifitas yang melanggar aturan.


Hal ini disampaikan Fungsional Pemeriksa Gratifikasi, Direktorat Gratifikasi KPK Yulianto Sapto Prasetyo dalam pertemuan virtual tim Korsubgah & Gratifikasi KPK RI bersama pengurus KAD Sumatera Utara, Jumat (20/11).

"KAD diharapkan dapat mengadvokasi para pelaku usaha yang mungkin mengalami berbagai masalah dalam membuka usahanya seperti mengalami pemerasan, gratifikasi atau menjadi korban kesewenang-wenangan dalam jabatan," kata Sapto.

Menurut Sapto, kehadiran KAD pada setiap daerah di Indonesia memang diharapkan memberikan pengaruh positif dalam hal pencegahan korupsi. Secara khusus di Sumatera Utara, ia berharap KAD yang sudah dibentuk langsung bekerja untuk membuat berbagai analisis terkait berbagai kondisi dunia usaha yang ada.

"Dari kinerja ini kita bisa nantinya membuat gap analisis kebutuhan pelaku usaha. Apakah mereka terebat dengan tindak pidana suap, apakah suap ini akibat perilaku oknum, atau sisem yang belum berfungsi dengan baik, ini kita analisis sehingga harapannya kedepan bisa tercipta kompetisi dunia usaha yang fair," ungkapnya.

Secara khusus kata, Sapto Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) juga menjadi elemen pengusaha yang tidak terlepas dari advokasi KAD. Meski mereka diberikan dana oleh pemerintah, namun pemenuhan hak-hak mereka untuk dapat menjalankan usaha juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

"Dari semua rangkaian ini nanti kita tentu bisa melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Sumatera Utara yakni pak Gubernur dengan tembusan ke KPK," ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, Ketua KAD Sumatera Utara Santri Sinaga menyampaikan berbagai program yang akan mereka gelar dalam waktu dekat. Salah satunya yakni menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam sosialisasi tentang berbagai pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari perilaku korupsi.

"Kerjasama dengan mereka terus kita jajaki, sehingga pencegahan anti korupsi akan massif dilakukan di Sumatera Utara," pungkasnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua, 

Pejabat fungsional gratifikasi KPK RI, Sugiarto Abdurrahman, pengurus dan anggota KAD Sumatera Utara dan puluhan jurnalis di Sumatera Utara.