Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Raffi Ahmad. Namun, laporan harus disertai dokumen dan fakta pendukung agar bisa ditelaah lebih lanjut.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, hingga Selasa, 17 November 2026, pihaknya belum melakukan penindakan terkait informasi dugaan korupsi yang menyeret nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut.
"KPK membuka peluang untuk masyarakat melaporkan gitu ya, sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana gitu. Jadi silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya ya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail," kata Taufik kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Taufik, informasi yang masih berkembang di masyarakat belum bisa dijadikan dasar untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara. Meski demikian, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui unit terkait di KPK, termasuk Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).
"Tapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi," pungkasnya.
Sorotan terhadap Raffi Ahmad mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Total nilai kontrak delapan paket pengadaan itu mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Temuan ICW berasal dari penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari delapan paket tersebut, lima di antaranya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW mempertanyakan transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan tersebut. Selain itu, lembaga antikorupsi masyarakat itu juga menyoroti manfaat penggunaan jasa influencer serta potensi benturan kepentingan.
Persoalan ini turut menjadi perhatian karena Raffi Ahmad saat ini masih menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 
