Koordinator TePI Sumut: Hentikan Wacana Kampanye Politik di Kampus

Wacana untuk menggelar kampanye di kampus harus segera dihentikan.

Selain menafikan independensi kampus dari dunia politik praktis, hal ini juga akan memicu pembahasan yang lebih luas lagi dan dipastikan menguras energi yang ujungnya juga tidak akan memberikan manfaat besar dalam kehidupan demokrasi itu sendiri.

Demikian disampaikan Koordinator Provinsi  Komite Pemilih Indonesia (TePI) Sumatera Utara, Darwin Sipahutar. Menurutnya ada 3 hal yang membuat wacana tersebut layak dihentikan segera. Pertama adanya UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf 'h' yang mengatur larangan kampanye pada  fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

“Sepanjang UU itu melarang, berarti kampanye dengan menggunakan tempat pendidikan tidak boleh termasuk perguruan tinggi (kampus), karena itu bagian dari institusi pendidikan. Kalau kampanye dikampus dibolehkan itu artinya membuka peluang untuk kampanye ditempat lain seperti rumah ibadah dan fasilitas pemerintah,” katanya.

Hal kedua kata Darwin, diperpendeknya masa kampanye menjadi 75 hari tidak lantas membuat peserta pemilu mengambil jalan pintas dengan menjadikan kampus atau tempat pendidikan lainnya sebagai ajang kampanye.

“Jangan ditabrak UU no 7 tahun 2017,” sebutnya.

Sedangkan hal ketiga yakni, pemilu 2024 merupakan pemilihan langsung. Kampus sendiri menurutnya bukanlah tempat yang representatif bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Sebab, kampanye pada kalangan akademisi dan kaum intelektual pada faktanya tidak berpengaruh pada tingkat partisipasi untuk memilih.

“Nah yang perlu didekati itu adalah masyarakat arus bawah. Pola-pola kampanye terhadap mereka yang perlu dilakukan se-inovatif mungkin dengan bertatap muka, sehingga para peserta pemilu mendapat simpati. Sementara bagi kalangan akademisi atau pun kalangan intelektual, justru kampanye tatap muka tidak terlalu penting mengingat mereka sangat melek digitalisasi,” pungkasnya.