Konspirasi Golongan Pada Kepengurusan Bakal Rugikan Partai Demokrat di Sumut

Lokot Nasution bersama Ketua KNPD Sumut Suryani Paskah Naiborhu dan beberapa kader Demokrat lainnya/Ist
Lokot Nasution bersama Ketua KNPD Sumut Suryani Paskah Naiborhu dan beberapa kader Demokrat lainnya/Ist

Politik akomodir sudah menjadi hal yang terbangun lama di Sumatera Utara.


Prinsip ini juga akan memberikan pengaruh besar terhadap upaya partai politik meraup suara masyarakat untuk menjadi konstituen mereka..

Demikian disampaikan pengamat sosial dan politik Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr Bakhrul Khair Amal terkait agenda pelantikan Lokot Nasution menjadi Ketua DPD Partai Demokrat di Sumatera Utara yang disebut akan berlangsung besok. Diketahui meski pelantikannya dilakukan besok, namun sosok yang akan menempati jabatan Sekretaris masih misterius meskipun ada 3 nama yang mencuat seperti Suryani Paskah Naiborhu, Yudha Johansyah dan Tondi Roni Tua.

"Persoalan partai politik itu bukan soal jabatan tapi soal progres kerja," kata Bakhrul kepada RMOLSumut, Rabu (11/5/2022).

Bakhrul menjelaskan, politik akomodir tidak berarti menafikan pembentukan tim solid yang akan menjadi pengendali organisasi. Hanya saja, konspirasi yang sifatnya lebih mengedepankan hegemoni golongan tertentu yang cenderung berujung persaingan untuk saling menjatuhkan harus dihindari. 

"Di dalam partai politik dinamika golongan itu pasti ada. Namun, ekosistem yang dibangun itu adalah tim yang solid. Tidak boleh menafikan potensi seseorang hanya karena bukan bagian dari golongan kita," ujarnya.

Selain konspirasi golongan dalam memilih sosok pada struktur organisasi, konspirasi golongan juga harus dihindari dalam menentukan calon legislatif partai politik. Dalam hal ini kata Bakhrul, proses rekruitmen yang terbuka secara luas harus diterapkan.

"Yang diciptakan itu adalah persaingan untuk meraup kursi, bukan kompetisi untuk saling menjatuhkan kawan. Itu yang sering terjadi di internal partai-partai politik saat ini," sebutnya.

Untuk itulah kata Bakhrul, tampuk pimpinan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara harus mampu menjadi sosok yang berdiri ditengah segala golongan yang ada di internal partai tersebut. 

"Tidak ada keberpihakan yang didasarkan pada minoritas atau mayoritas," pungkasnya.