Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan dampak politik dan kemanusiaan terkait penyelenggaraan konser penyanyi opera asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia.
Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour itu dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober 2026 di kawasan Candi Borobudur, Magelang, dan 3 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Mardani menegaskan, sikap pemerintah Indonesia selama ini jelas berpihak pada kemanusiaan dan menentang penjajahan. Karena itu, ia mengingatkan agar penyelenggaraan konser tersebut tidak menimbulkan persepsi yang bertolak belakang dengan sikap Indonesia dalam membela Palestina.
"Sikap pemerintah Indonesia jelas, berpihak pada kemanusiaan dan anti penjajahan. Jangan sampai izin ini justru menstigma negatif pemerintah yang sudah pro Palestina menjadi pro yang lain," ujar Mardani melalui akun X miliknya, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia juga menyinggung masukan dari sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), DPR, dan Kementerian Agama, yang menurutnya perlu menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait konser tersebut.
"Di sini MUI, DPR, Kemenag sudah memberi masukan tentang track record siapa itu AB. Demi kemaslahatan," lanjutnya.
Keberatan terhadap konser tersebut mencuat setelah rekam jejak Bocelli dikaitkan dengan penampilannya dalam acara penggalangan dana Friends of IDF pada 2010. Acara tersebut berkaitan dengan pengumpulan dana untuk Israel Defense Forces (IDF), militer Israel.
Keterkaitan itu menjadi sorotan karena IDF dituding melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di tengah konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Persoalan ini memunculkan desakan agar pemerintah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi penyelenggaraan konser internasional tersebut. 