Pribahasa \"Mulutmu Harimaumu\" menggambarkan mereka yang tidak berpikir panjang dalam melontarkan kata-kata. Namun di zaman serba canggih ini, bukan hanya mulut, jari pun melalui media sosial bisa membuat orang lain tersinggung.

Hal tersebut seperti dialami oleh Kolonel Hendi Suhendi yang harus dicopot dari jabatan Komandan Kodim (Dandim) Kendari dan ditahan 14 hari diduga melanggar etika karena dianggap lalai terkait nyinyiran istrinya Irma Zulkifli Nasution di medsos.

Walau tanpa menyebut nama, Irma sepertinya meledek Menko Polhukam Wiranto yang mengalami insiden penusukan.

Namun, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap sanksi yang diberikan kepada istri tentara tersebut berlaku adil.

Hak politik perempuan harus tetap dijamin dan tidak berhenti, karena status perkawinan dalam hal ini menikah dengan anggota TNI.

\"Pada prinsipnya suatu sanksi harus edukatif, membuat jera tetapi tetap harus adil,\" ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah dalam keterangan tertulis, Senin (14/10).

Komnas Perempuan berharap TNI memproses istri-istri TNI yang berhadapan dengan hukum, dengan proporsional dan tidak berlebihan.

\"Memegang prinsip fair trial dan hak asasinya khususnya sebagai perempuan,\" tutup Yuniyanti Chuzaifah.

Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi resmi dicopot dan digantikan oleh Kolonel Inf Alamsyah. Upacara pencopotan itu digelar di Aula Sudirman Makorem 143 Halu Oleo, Sabtu lalu (12/10).

Istri Hendi pun disebut bakal diproses lewat peradilan umum karena diduga melanggar UU ITE.[R]

" itemprop="description"/> Pribahasa \"Mulutmu Harimaumu\" menggambarkan mereka yang tidak berpikir panjang dalam melontarkan kata-kata. Namun di zaman serba canggih ini, bukan hanya mulut, jari pun melalui media sosial bisa membuat orang lain tersinggung.

Hal tersebut seperti dialami oleh Kolonel Hendi Suhendi yang harus dicopot dari jabatan Komandan Kodim (Dandim) Kendari dan ditahan 14 hari diduga melanggar etika karena dianggap lalai terkait nyinyiran istrinya Irma Zulkifli Nasution di medsos.

Walau tanpa menyebut nama, Irma sepertinya meledek Menko Polhukam Wiranto yang mengalami insiden penusukan.

Namun, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap sanksi yang diberikan kepada istri tentara tersebut berlaku adil.

Hak politik perempuan harus tetap dijamin dan tidak berhenti, karena status perkawinan dalam hal ini menikah dengan anggota TNI.

\"Pada prinsipnya suatu sanksi harus edukatif, membuat jera tetapi tetap harus adil,\" ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah dalam keterangan tertulis, Senin (14/10).

Komnas Perempuan berharap TNI memproses istri-istri TNI yang berhadapan dengan hukum, dengan proporsional dan tidak berlebihan.

\"Memegang prinsip fair trial dan hak asasinya khususnya sebagai perempuan,\" tutup Yuniyanti Chuzaifah.

Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi resmi dicopot dan digantikan oleh Kolonel Inf Alamsyah. Upacara pencopotan itu digelar di Aula Sudirman Makorem 143 Halu Oleo, Sabtu lalu (12/10).

Istri Hendi pun disebut bakal diproses lewat peradilan umum karena diduga melanggar UU ITE.[R]

"/> Pribahasa \"Mulutmu Harimaumu\" menggambarkan mereka yang tidak berpikir panjang dalam melontarkan kata-kata. Namun di zaman serba canggih ini, bukan hanya mulut, jari pun melalui media sosial bisa membuat orang lain tersinggung.

Hal tersebut seperti dialami oleh Kolonel Hendi Suhendi yang harus dicopot dari jabatan Komandan Kodim (Dandim) Kendari dan ditahan 14 hari diduga melanggar etika karena dianggap lalai terkait nyinyiran istrinya Irma Zulkifli Nasution di medsos.

Walau tanpa menyebut nama, Irma sepertinya meledek Menko Polhukam Wiranto yang mengalami insiden penusukan.

Namun, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap sanksi yang diberikan kepada istri tentara tersebut berlaku adil.

Hak politik perempuan harus tetap dijamin dan tidak berhenti, karena status perkawinan dalam hal ini menikah dengan anggota TNI.

\"Pada prinsipnya suatu sanksi harus edukatif, membuat jera tetapi tetap harus adil,\" ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah dalam keterangan tertulis, Senin (14/10).

Komnas Perempuan berharap TNI memproses istri-istri TNI yang berhadapan dengan hukum, dengan proporsional dan tidak berlebihan.

\"Memegang prinsip fair trial dan hak asasinya khususnya sebagai perempuan,\" tutup Yuniyanti Chuzaifah.

Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi resmi dicopot dan digantikan oleh Kolonel Inf Alamsyah. Upacara pencopotan itu digelar di Aula Sudirman Makorem 143 Halu Oleo, Sabtu lalu (12/10).

Istri Hendi pun disebut bakal diproses lewat peradilan umum karena diduga melanggar UU ITE.[R]

"/>

Komnas Perempuan Minta Istri Mantan Dandim Kendari Diproses Proporsional

LAPORAN : Tuahta Arief

Senin, 14 Oktober 2019 | 07:05

Pribahasa "Mulutmu Harimaumu" menggambarkan mereka yang tidak berpikir panjang dalam melontarkan kata-kata. Namun di zaman serba canggih ini, bukan hanya mulut, jari pun melalui media sosial bisa membuat orang lain tersinggung.

Hal tersebut seperti dialami oleh Kolonel Hendi Suhendi yang harus dicopot dari jabatan Komandan Kodim (Dandim) Kendari dan ditahan 14 hari diduga melanggar etika karena dianggap lalai terkait nyinyiran istrinya Irma Zulkifli Nasution di medsos.

Walau tanpa menyebut nama, Irma sepertinya meledek Menko Polhukam Wiranto yang mengalami insiden penusukan.

Namun, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap sanksi yang diberikan kepada istri tentara tersebut berlaku adil.

Hak politik perempuan harus tetap dijamin dan tidak berhenti, karena status perkawinan dalam hal ini menikah dengan anggota TNI.

"Pada prinsipnya suatu sanksi harus edukatif, membuat jera tetapi tetap harus adil," ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah dalam keterangan tertulis, Senin (14/10).

Komnas Perempuan berharap TNI memproses istri-istri TNI yang berhadapan dengan hukum, dengan proporsional dan tidak berlebihan.

"Memegang prinsip fair trial dan hak asasinya khususnya sebagai perempuan," tutup Yuniyanti Chuzaifah.

Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi resmi dicopot dan digantikan oleh Kolonel Inf Alamsyah. Upacara pencopotan itu digelar di Aula Sudirman Makorem 143 Halu Oleo, Sabtu lalu (12/10).

Istri Hendi pun disebut bakal diproses lewat peradilan umum karena diduga melanggar UU ITE.[R]

Pribahasa "Mulutmu Harimaumu" menggambarkan mereka yang tidak berpikir panjang dalam melontarkan kata-kata. Namun di zaman serba canggih ini, bukan hanya mulut, jari pun melalui media sosial bisa membuat orang lain tersinggung.

Hal tersebut seperti dialami oleh Kolonel Hendi Suhendi yang harus dicopot dari jabatan Komandan Kodim (Dandim) Kendari dan ditahan 14 hari diduga melanggar etika karena dianggap lalai terkait nyinyiran istrinya Irma Zulkifli Nasution di medsos.

Walau tanpa menyebut nama, Irma sepertinya meledek Menko Polhukam Wiranto yang mengalami insiden penusukan.

Namun, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap sanksi yang diberikan kepada istri tentara tersebut berlaku adil.

Hak politik perempuan harus tetap dijamin dan tidak berhenti, karena status perkawinan dalam hal ini menikah dengan anggota TNI.

"Pada prinsipnya suatu sanksi harus edukatif, membuat jera tetapi tetap harus adil," ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah dalam keterangan tertulis, Senin (14/10).

Komnas Perempuan berharap TNI memproses istri-istri TNI yang berhadapan dengan hukum, dengan proporsional dan tidak berlebihan.

"Memegang prinsip fair trial dan hak asasinya khususnya sebagai perempuan," tutup Yuniyanti Chuzaifah.

Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi resmi dicopot dan digantikan oleh Kolonel Inf Alamsyah. Upacara pencopotan itu digelar di Aula Sudirman Makorem 143 Halu Oleo, Sabtu lalu (12/10).

Istri Hendi pun disebut bakal diproses lewat peradilan umum karena diduga melanggar UU ITE.

Editor : Tuahta Arief

BERITA SEBELUMNYA

Pernah Bersama Di Golkar, Prabowo-Surya Paloh Akan Mudah Cair

BERITA BERIKUTNYA

Ketua KIP Aceh Jaya: Cara KPU Medan 'Kelola' Masyarakat Heterogen Perlu Ditiru

Berita Terkait

Petisi 100 Adukan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi ke Bareskrim Polri

Petisi 100 Adukan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi ke Bareskrim Polri

Bukan Cuma PSI, Bawaslu Temukan Penggelembungan Suara Terjadi di Parpol Lain

Bukan Cuma PSI, Bawaslu Temukan Penggelembungan Suara Terjadi di Parpol Lain

Rugikan Negara Belasan Miliar, KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera

Rugikan Negara Belasan Miliar, KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera

Tiga Petinggi Bea Cukai Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Tiga Petinggi Bea Cukai Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula