Ketua Komisi Yudisial Djaja Ahmad Djayus mengatakan pihaknya akan berjuang untuk bisa mengubah nama lembaganya, dari komisi menjadi mahkamah. Hal ini akan mereka perjuangkan dalam amandemen UUD Negara Republik Indonesia yang rencananya akan dilakukan MPR pada periode ini.

“Kalau misalnya menyangkut lembaga penegak hukum, namanya bukan komisi yudisial, berubah jadi mahkamah yudisial atau dewan yudisial dan sebagainya,” ujar Djaja di acara Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial, Bumi Katulampa, Bogor, Jumat (22/11).

Perubahan nama juga akan membuat struktur keanggotaan KY berubah. Ada sejumlah penyatuan dengan lembaga lembaga pengawasan lain yang berkaitan dengan etik penegak hukum.

“Ya itu nanti kalau Komjak disatukan, kompolnas disatukan, struktur keanggotaan KY juga berubah, otomatis itu. UU juga berubah sepertinya,” paparnya.

Selain mengubah nama, Djaja juga ingin meminta MPR merevisi fungsi dan tugas Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim konstitusi

“Ya itu saya ingin agar pengawasan itu secara tegas dicantumkan ke dalam amandemen, kemudian termasuk hakim MK. Kemudian kedua, juga proses seleksi terhadap hakim MK itu oleh KY,” pungkasnya.[R]

" itemprop="description"/> Ketua Komisi Yudisial Djaja Ahmad Djayus mengatakan pihaknya akan berjuang untuk bisa mengubah nama lembaganya, dari komisi menjadi mahkamah. Hal ini akan mereka perjuangkan dalam amandemen UUD Negara Republik Indonesia yang rencananya akan dilakukan MPR pada periode ini.

Perubahan nama juga akan membuat struktur keanggotaan KY berubah. Ada sejumlah penyatuan dengan lembaga lembaga pengawasan lain yang berkaitan dengan etik penegak hukum.

“Ya itu nanti kalau Komjak disatukan, kompolnas disatukan, struktur keanggotaan KY juga berubah, otomatis itu. UU juga berubah sepertinya,” paparnya.

Selain mengubah nama, Djaja juga ingin meminta MPR merevisi fungsi dan tugas Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim konstitusi

“Ya itu saya ingin agar pengawasan itu secara tegas dicantumkan ke dalam amandemen, kemudian termasuk hakim MK. Kemudian kedua, juga proses seleksi terhadap hakim MK itu oleh KY,” pungkasnya.[R]

"/> Ketua Komisi Yudisial Djaja Ahmad Djayus mengatakan pihaknya akan berjuang untuk bisa mengubah nama lembaganya, dari komisi menjadi mahkamah. Hal ini akan mereka perjuangkan dalam amandemen UUD Negara Republik Indonesia yang rencananya akan dilakukan MPR pada periode ini.

Perubahan nama juga akan membuat struktur keanggotaan KY berubah. Ada sejumlah penyatuan dengan lembaga lembaga pengawasan lain yang berkaitan dengan etik penegak hukum.

“Ya itu nanti kalau Komjak disatukan, kompolnas disatukan, struktur keanggotaan KY juga berubah, otomatis itu. UU juga berubah sepertinya,” paparnya.

Selain mengubah nama, Djaja juga ingin meminta MPR merevisi fungsi dan tugas Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim konstitusi

“Ya itu saya ingin agar pengawasan itu secara tegas dicantumkan ke dalam amandemen, kemudian termasuk hakim MK. Kemudian kedua, juga proses seleksi terhadap hakim MK itu oleh KY,” pungkasnya.[R]

"/>

Komisi Yudisial Ingin Ubah Nama Menjadi Mahkamah Yudisial

Laporan : Jonris Purba

Jumat, 22 November 2019 | 12:04

Perubahan nama juga akan membuat struktur keanggotaan KY berubah. Ada sejumlah penyatuan dengan lembaga lembaga pengawasan lain yang berkaitan dengan etik penegak hukum.

“Ya itu nanti kalau Komjak disatukan, kompolnas disatukan, struktur keanggotaan KY juga berubah, otomatis itu. UU juga berubah sepertinya,” paparnya.

Selain mengubah nama, Djaja juga ingin meminta MPR merevisi fungsi dan tugas Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim konstitusi

“Ya itu saya ingin agar pengawasan itu secara tegas dicantumkan ke dalam amandemen, kemudian termasuk hakim MK. Kemudian kedua, juga proses seleksi terhadap hakim MK itu oleh KY,” pungkasnya.[R]

Perubahan nama juga akan membuat struktur keanggotaan KY berubah. Ada sejumlah penyatuan dengan lembaga lembaga pengawasan lain yang berkaitan dengan etik penegak hukum.

“Ya itu nanti kalau Komjak disatukan, kompolnas disatukan, struktur keanggotaan KY juga berubah, otomatis itu. UU juga berubah sepertinya,” paparnya.

Selain mengubah nama, Djaja juga ingin meminta MPR merevisi fungsi dan tugas Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim konstitusi

“Ya itu saya ingin agar pengawasan itu secara tegas dicantumkan ke dalam amandemen, kemudian termasuk hakim MK. Kemudian kedua, juga proses seleksi terhadap hakim MK itu oleh KY,” pungkasnya.