Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sangat serius mengenai data keluarga penerima bantuan sosial untuk tahun 2021. Pelajaran yang dipetik dari berbagai persoalan data penerima bantuan sosial pada tahun 2020 menjadi salah satu rujukan mereka untuk memastikan hal yang sama tidak terulang.
Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily mengatakan sejauh ini masalah pokok bantuan sosial adalah persoalan data keluarga penerima manfaat yang tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kementerian Sosial.
"Kami serius soal DTKS, karena itulah masalah pokok dalam program perlindungan sosial. Komisi VIII sudah membentuk panja verifikasi dan validasi data," katanya dalam diskusi dengan thema "Berharap Bansos Tunai Tepat Sasaran" yang digelar secara virtual oleh Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/1).
Politisi Golkar ini menjelaskan, idealnya pemutakhiran data penerima bansos harus dilakukan minimal setiap 6 bulan. Hal ini karena perubahan kondisi masyarakat terkait sosial ekonomi dipastikan dapat berubah drastis terlebih karena pandemi covid-19.
"Intinya ketepatan sasaran ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan program ini. Besok kami ada rapat dengan Mensos bu Risma dan salah satu topik utama adalah memastikan pendataan dan pemutakhiran data sudah sesuai yang diharapkan. Jangan sampai program yang besar nilainya ini tidak memiliki signifikansi terhadap pemulihan ekonomi," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved