Komisi VI DPR Desak Investigasi Menyeluruh Kebakaran Depo Plumpang

 Komisi VI DPR RI mendesak Pertamina melakukan investigasi menyeluruh, menyusul terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat malam (3/3).

Pertamina harus mengusut tuntas penyebab kebakaran, terlebih menimbulkan banyak korban jiwa.

“Apakah murni human error, kerusakan sistem atau jaringan, atau faktor lain, misalnya sabotase. Perlu dikaji juga apakah perlu memindahkan Depo, mengingat lokasinya di tengah pemukiman padat penduduk,” tegas anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, dalam keterangannya, Sabtu (4/3).

Dia juga meminta Pertamina menyantuni keluarga korban meninggal, menanggung seluruh biaya perawatan korban luka bakar, serta memberikan ganti rugi bagi warga yang rumahnya dilalap si jago merah.

Menurut Amin, evaluasi sangat penting, agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Terlebih Depo Plumpang sudah beroperasi sejak 1974, harus dipastikan apakah kondisinya masih layak atau tidak.

Lagi pula, terminal BBM Plumpang juga pernah meledak pada 2009 silam. Selain menimbulkan korban jiwa, peristiwa itu juga membuahkan kerugian hingga Rp 17 Miliar.

Amin mendesak Pertamina mengevaluasi dan memulihkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah-wilayah yang selama ini dilayani Depo Plumpang.

Apalagi, kata Amin, dalam publikasi Global Tank Storage, Integrated Terminal Jakarta atau Depo Pertamina Plumpang, dinilai sebagai terminal BBM terpenting di Indonesia.

Depo Plumpang menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan BBM harian di Indonesia, atau sekitar 25 persen dari total SPBU Pertamina.

Selain itu, Thruput (kapasitas aliran) BBM rata-rata sebesar 16.504 kiloliter per hari dan wilayah distribusi utamanya meliputi Jabodetabek.

“Agar obyektif, investigasi sebaiknya dilakukan tim gabungan yang melibatkan ahli dan aparat penegak hukum,” pungkasnya.