Komisi III DPR RI saat ini mendapat apresiasi besar dari masyarakat seiring berbagai kasus hukum yang mereka soroti dan bahkan dibawa untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Di tengah apresiasi yang besar itu, komisi yang salah satunya membawahi bidang hukum tersebut juga ditantang untuk dapat memberikan perhatian terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang saat ini proses persidangannya digelar di Pengadilan Tipikor Medan.
Koordinator BEM Sumatera Utara, Ilham Syahputra mengatakan tantangan ini perlu untuk dijawab oleh Komisi III DPR RI sebab dalam persidangan muncul nama Lokot Nasution yang disebut hingga beberapa kali. Nama tersebut beberapa kali disebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam persidangan.
“Ini bukan persoalan sepele. Ketika sebuah nama disebut berulang kali dalam fakta persidangan kasus korupsi, publik berhak bertanya: ada apa di balik itu semua?. Ayo Komisi III DPR RI dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ikut mendukung penegakan hukum lewat fungsi kontrolnya,” kata Ilham.
Ilham menilai, penyebutan nama dalam ruang sidang harus ditindaklanjuti dengan penjelasan transparan guna menghindari spekulasi liar. Terlebih, terdapat ketidaksinkronan di mana saksi David Oloan Sitanggang mengaku tidak mengenal langsung sosok Lokot Nasution, meski nama yang bersangkutan muncul dalam materi persidangan.
“Di satu sisi nama disebut, namun di sisi lain saksi mengaku tidak mengenal. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ada dugaan keterkaitan yang belum terungkap, atau hanya sebatas penyebutan tanpa relevansi? Jika tidak ada kaitan, sampaikan secara resmi. Jika ada yang perlu didalami, buka seterang-terangnya,” lanjutnya.
Guna menuntaskan polemik ini, Ilham mendesak Komisi III DPR RI untuk segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia meminta agar pihak-pihak yang namanya terseret dalam persidangan, termasuk Muhammad Lokot Nasution, dihadirkan untuk memberikan klarifikasi.
Secara khusus, Ilham juga menyentil Hinca Panjaitan sebagai anggota Komisi III DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara yang dikenal sangat kritis dalam menyikapi persoalan-persoalan hukum.
“Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI agar proaktif dalam menjaga marwah lembaga. Hal ini penting untuk menelusuri apakah terdapat dugaan pelanggaran etik yang bersinggungan dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Transparansi adalah kunci. Jangan sampai kepercayaan publik runtuh hanya karena munculnya nama dalam persidangan yang menimbulkan dugaan tanpa pernah dijelaskan secara tuntas. Publik tidak boleh dibiarkan menebak-nebak,” tutup Ilham.