Klaim Jokowi Diprediksi Merosotkan Elektabilitasnya

Elektabilitas calon presiden petahana Joko Widodo diprediksi bakal merosot pasca debat kandidat pemilihan presiden kedua.

Prediksi itu disampaikan Ketua Umum Benteng Prabowo, Syafti Hidayat.

Menurut Syafti, tergursnya elektabilitas Jokowi disebabkan atas klaim yang dilakukan mantan Gubernur DKI tersebut atas sejumlah data, termasuk data soal kasus lingkungan.

"Dalam debat kedua lalu seakan menunjukkan siapa sesungguhnya pihak yang kerap mengeluarkan kebohongan. Dan bisa dikatakan Jokowi diduga menyebarkan hoaks," kata Syafti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/2).

Saat debat Jokowi mengklaim selama pemerintahannya tak ada lagi konflik pembebasan lahan akibat proyek infrastruktur. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sejak tahun 2015 hingga 2017, konflik agraria terus meningkat.

Tak hanya itu, Jokowi pun mengklaim bahwa penggelontoran Dana Desa sebesar Rp 187 triliun telah menghasilkan 191 ribu kilometer jalan di desa. Jalanan ini katanya sangat bermanfaat bagi petani yang ingin menjual hasil taninya.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dana Desa ratusan triliun itu ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Sebab pada kenyataannya, angka kemiskinan di pedesaan masih mencapai 13,1 persen.

Angka ini masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang hanya mencapai 9,6 persen.[R]

Elektabilitas calon presiden petahana Joko Widodo diprediksi bakal merosot pasca debat kandidat pemilihan presiden kedua.

Prediksi itu disampaikan Ketua Umum Benteng Prabowo, Syafti Hidayat.

Menurut Syafti, tergursnya elektabilitas Jokowi disebabkan atas klaim yang dilakukan mantan Gubernur DKI tersebut atas sejumlah data, termasuk data soal kasus lingkungan.

"Dalam debat kedua lalu seakan menunjukkan siapa sesungguhnya pihak yang kerap mengeluarkan kebohongan. Dan bisa dikatakan Jokowi diduga menyebarkan hoaks," kata Syafti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/2).

Saat debat Jokowi mengklaim selama pemerintahannya tak ada lagi konflik pembebasan lahan akibat proyek infrastruktur. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sejak tahun 2015 hingga 2017, konflik agraria terus meningkat.

Tak hanya itu, Jokowi pun mengklaim bahwa penggelontoran Dana Desa sebesar Rp 187 triliun telah menghasilkan 191 ribu kilometer jalan di desa. Jalanan ini katanya sangat bermanfaat bagi petani yang ingin menjual hasil taninya.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dana Desa ratusan triliun itu ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Sebab pada kenyataannya, angka kemiskinan di pedesaan masih mencapai 13,1 persen.

Angka ini masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang hanya mencapai 9,6 persen.