KJA Warga Ditertibkan, Edy Rahmayadi: Bantuan Pengalihan Usaha Sedang Diupayakan Ke Pusat

Keterbatasan keuangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat berbagai upaya pembenahan infrastruktur dan pembenahan Danau Toba sangat membutuhkan bantuan dari pusat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi saat menghadiri acara silaturahmi anggota DPR RI Aziz Syamsudin dengan pengurus Golkar Sumatera Utara di Hotel Adimulia, Medan, Jumat (16/4/2021).

Disebutkannya, panjang jalan yang berstatus jalan provinsi di Sumatera Utara mencapai 3 ribu kilometer. Akan tetapi kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi hanya mampu melakukan perbaikan sepanjang 30 km setiap tahun.

"Provinsi lain yang lebih besar, jalan provinsinya tidak sepanjang di Sumut. Makanya ini menjadi persoalan, bahkan kami sudah menghadap ke berbagai tempat, termasuk menggunakan dana pinjaman yang nanti dicicil setiap tahun. Setidaknya kita butuh Rp3 triliun untuk 500 Km. Agar ini bisa jalan, kami mohon bantuannya dari DPR RI khususnya Komisi V,” jelas Edy.

Selanjutnya adalah keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba yang kini telah diupayakan pengurangannya dibantu TNI/Polri, dimana sebanyak 20% sudah bisa diatasi di daerah Simalungun. Kemudian untuk pengalihan mata pencaharian, juga tengah diupayakan dengan permohonan bantuan ke pusat.

“Ini juga masalah perkebunan, memang itu banyak milik negara (BUMN), ada PTPN II, III dan IV serta swasta juga. Ini kan memakai fasilitas jalan provinsi juga. Ada Undang-undang menyatakan bahwa itu akan kembali berupa DAK dan DAU, tetapi persoalannya pakai hitungan populasi (jumlah penduduk). Kalau dibanding provinsi besar lainnya, perbedaannya terlalu jauh,” sebutnya.

Karena itu melalui para anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Edy berharap aspirasi tersebut bisa diperjuangkan. Mengingat hasil perkebunan yang begitu besar didapat dari Sumut, harusnya bisa berbanding lurus dengan dana perimbangan yang diturunkan dari pusat.