KIPAN Sumut Desak Kurikulum Anti Narkoba dan Penguatan BNN

Status darurat narkoba di Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo harus diimplementasikan dengan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan oleh semua pihak.

Salah satu implementasi dari status tersebut yakni dengan menjadikan anti narkoba sebagai salah satu kurikulum dalam dunia pendidikan.

Demikian salah satu poin penting yang dihasilkan dalam diskusi dan pelatihan 'Pembuatan Policy Brief Kepada Organisasi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Sumut' yang digelar oleh KIPAN dengan menggandeng LPPM FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) di Genk Coffee, Jalan Medan Area Selatan, Minggu (31/7/2022).

Ketua Umum KIPAN Sumut, Muhammad Andi Saputra Nasution mengatakan pihaknya sangat berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan pemuda untuk ikut berpartisipasi mengatasi masalah peredaran narkoba di Indonesia, khususnya Sumatera Utara.

"Ini adalah upaya peningkatan kapasitas organisasi untuk pencegahan narkoba yang efektif di Sumatera Utara. Kita berharap ada hal yang dihasilkan dari kegiatan ini," katanya.

Sementara itu, Alwi Dahlan Ritonga yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa KIPAN memiliki peran strategis dalam penyusunan policy brief yang nantinya diusulkan kepada para stakeholder dalam hal ini pemerintah. 

"Usulan yang nyata adalah dengan menjadikan anti narkoba masuk dalam kurikulum pendidikan. Tidak hanya itu, saat ini butuh penguatan peran lembaga BNN mulai dari pusat hingga kabupaten kota dengan melihatkan seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Pada sesi diskusi, seluruh peserta masing-masing memberikan masukan terkait dengan cara efektif mengenai masalah narkoba. Mereka menyimpulkan, penyelesaian masalah peredaran narkoba harus dilakukan lebih intensif dengan melibatkan dunia pendidikan hingga penguatan kapasitas stakeholder terutama BNN.