Ketum KNPI Prihatin Soal Dugaan Pengaturan Pemenang Proyek PUPR Di Banten 

Kasak-kusuk dugaan pengaturan pemenang proyek PUPR BP2JK di wilayah Banten memicu reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya yakni Ketua Umum DPP KNPI Abdul Aziz.

Menurut Abdul Aziz, saat ini banyak kalangan pemuda yang terjun dalam bisnis konstruksi. Persoalan-persoalan seperti dugaan pengaturan pemenang proyek seperti ini menurutnya menjadi pukulan telak yang dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat.

“Sebagai ketua Umum organisasi kepemudaan, dan dengan banyaknya pemuda yang bergerak di bidang konstruksi, saya ikut merasa prihatin dengan berita yang sedang beredar yakni berita tentang indikasi pengaturan pemenang tender proyek di BP2JK wilayah Banten,” katanya, Rabu (28/4/2021).

Abdul Aziz menambahkan, selain menciderai iklim usaha hal ini juga secara umum akan berdampak pada kondisi masyarakat yang saat ini sedang dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

“Saya akan segera meminta waktu kepada Bapak Menteri PUPR untuk membahas hal tersebut, karena saya sangat paham bahwa bapak menteri PUPR Ir. Moch Basuki sangatlah fokus mengenai pola kerja dibawah kementrian PUPR yang dipimpin oleh beliau harus menjunjung azas tranparansi dan berkeadilan,” Imbuhnya

“Saya juga akan mendikusikan terkait hal ini kepada KPK bidang pencegahan, karena saya khawatir ada potensi kerugian Negara apabila hal tersebut benar adanya," tutup Aziz.

Disisi lain, Krisna Pambudi, lulusan sarjana teknik sipil universitas Trisakti yang juga lulusan magister Bisnis ITB, memberi pendapat bahwa hal ini tidak sepatutnya terjadi jika panitia dalam hal ini pokja yang ditunjuk oleh kepala BP2JK wilayah banten melakukan tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga secara benar dengan melihat kondisi real lapangan serta melakukan pembuktian kualifikasi secara cermat. Semisal, melakukan pengecekan jaminan penawaran kepada lembaga penjamin yang mengeluarkannya.

“Apakah jaminan itu bisa dicairkan atau tidak?. Sebagai contoh kedua pengecekan terhadap harga berdasarkan refrensi harga yang dilampirkan oleh peserta tender," ungkapnya.

Krisna Pambudi menyayangkan jika ke depan proses tender tidak mengedepankan asas kepatutan dan keadilan.

"Harapan kita kedepan persaingan di dunia usaha konstruksi lebih sehat dengan mengedepankan daya serap anggaran yang baik dan tidak menimbulkan kerugian Negara. Intinya, jika proyek bisa dikerjakan dengan harga terbaik, kualitas baik, Negara dapat menghemat anggaran untuk proyek tersebut," pungkasnya.