Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia menjadi perhatian wartawan dari berbagai negara dalam 2026 Belt and Road Journalist Forum di Nanjing, Tiongkok. Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menjelaskan upaya pemerintah Indonesia menangani kebakaran dan dampak asap yang melintasi batas negara.
Persoalan itu mencuat saat jamuan makan malam menyambut peserta forum, Kamis, 15 Oktober 2026. Kegiatan yang diselenggarakan All China Journalists’ Association (ACJA) tersebut diikuti lebih dari 200 peserta dari hampir 100 negara.
Selain Indonesia, sejumlah negara Asia Tenggara yang mengirimkan delegasi antara lain Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam.
Teguh mengatakan, wartawan negara-negara ASEAN turut prihatin atas karhutla dan dampak asap yang menyebar hingga ke negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia.
“Wartawan ASEAN peduli dan prihatin atas bencana ini dan dampak berupa sebaran asap yang melintasi batas-batas negara, terutama ke Singapura dan Malaysia,” ujar Teguh dalam keterangannya kepada redaksi.
Ia menyampaikan kepada para pimpinan organisasi wartawan ASEAN bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi kebakaran dan dampaknya.
“Saya sampaikan kepada teman-teman pimpinan organisasi wartawan ASEAN bahwa pemerintah Indonesia sudah barang tentu tidak tinggal diam dan telah melakukan banyak hal agar penderitaan masyarakat di kawasan karhutla maupun di negara tetangga dapat segera diakhiri,” katanya.
Menurut Teguh, penanganan karhutla bukan perkara mudah karena sebagian kebakaran terjadi di kawasan lahan gambut. Mengutip penjelasan para ahli, ia mengatakan karakteristik lahan tersebut membuat api berpotensi tetap menyala di bawah permukaan tanah meski api yang terlihat dari luar telah dipadamkan.
Fenomena yang dikenal sebagai “api dalam sekam” itu membuat proses pemadaman lebih kompleks. Bara yang tersimpan di lapisan gambut dapat kembali memicu kebakaran.
Kondisi tersebut, lanjutnya, diperburuk oleh musim panas berkepanjangan yang disebutnya berkaitan dengan fenomena El Nino Godzilla.
“Kita tidak sedang mencari-cari alasan. Tetapi inilah fakta, dan kita tengah bekerja sangat keras untuk mengatasi bencana ini,” ujarnya.
Teguh juga memaparkan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran. Mengacu pada keterangan Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, ia menyebut 40 perusahaan dan 125 individu tengah menghadapi proses hukum dan sanksi terkait karhutla.
Selain penindakan hukum, pemerintah disebut akan menghapus ketentuan yang memperbolehkan masyarakat adat dan masyarakat lokal membuka lahan dengan cara membakar hingga maksimal dua hektare per kepala keluarga.
Teguh turut menyinggung pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap perubahan kepemimpinan tersebut dapat meningkatkan efektivitas penanganan dan mitigasi bencana.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan langkah cepat dan tepat, tidak hanya untuk memadamkan api yang terlihat di permukaan, tetapi juga memastikan bara di bawah lapisan tanah gambut benar-benar padam. 