Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Pertanyakan Dasar Pemprovsu Jadikan Asrama Haji Tempat Isoter Covid-19

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, H Jumadi/RMOLSumut
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, H Jumadi/RMOLSumut

Anggota DPRD Sumut H. Jumadi, mempertanyakan dasar kebijakan Pemerintah Provinsi Sumut menjadikan Asrama Haji Medan sebagai tempat isolasi terpadu (Isoter) bagi pasien Covid-19 di Sumut.


Jumadi menilai sesuai kewenangannya, pemerintah provinsi harusnya melakukan pembinaan kota/kabupaten termasuk dalam hal penanggulangan penyebaran Covid-19. Menurutnya , pemerintah provinsi tidak harus menjadi pelaku langsung karena kewenangan Pemprov Sumut menurut undang-undang tidak sama dengan kewenangan provinsi otonom seperti DKI Jakarta.

"Jikapun harus dikerjakan Pemprov Sumut, maka harus jelas, kita bisa melihat sumber pendanaannya." ujar Anggota Komisi E DPRD Sumut itu, di Medan, Selasa (17/08).

Sebaiknya, sambung Jumadi, Pemprov Sumut harus lebih massif dan menyeluruh dalam melakukan upaya 3T (Testing,  Tracing, dan Treatment) di kota/kabupaten. Khususnya pada kawasan Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias. Sehingga upaya penanganan tidak hanya massif di Kota Medan saja.

"Saya menghimbau agar pemerintah provinsi tidak terjebak seolah-olah masalah pandemi di Sumut penanganannya cukup hanya di Medan. Padahal ada kecenderungan penyebarannya telah masuk ke pelosok kabupaten/kota di luar Medan." terangnya.

Sebaliknya, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut itu menyarankan agar meninjau kembali kebijakan Pemrov Sumut yang operasikan Asrama Haji Medan sebagai tempat Isoter.

"Hal ini disamping akan membebani anggaran Pemrov Sumut, juga akan sulit dalam hal pengawasannya." sambung anggota DPRD Dapil Sumut 1 itu.

Selain itu, Jumadi juga menyoroti masalah kegiatan vaksinasi massal yang seringkali menimbulkan kerumunan warga. Ia menjelaskan hal ini akibat pelaksanaan vaksinasi hanya ada di beberapa titik saja dan masalah ketersediaan vaksin. Sehingga, disaat kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin meningkat justru di lapangan vaksin langka dan seringkali sulit dalam proses memperolehnya.

"Selain mengedukasi dan menghimbau masyarakat agar mau melakukan vaksinasi, masalah ketersediaan vaksin ini harusnya lebih dulu menjadi prioritas Gubernur Sumatera Utara." ungkapnya.

"Jangan sampai menimbulkan kekacauan baru di situasi pandemi begini dan tentunya rakyat butuh solusi konkret untuk keluar dari masalah Covid." pungkasnya.