Ketua DPRD Sumut Desak Gubernur Edy Rahmayadi Prioritaskan Perbaikan Jalan Provinsi Di Simalungun

Baskami Ginting/RMOLSumut
Baskami Ginting/RMOLSumut

Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Cq Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut untuk memprioritaskan pengalokasian anggaran perbaikan ruas jalan provinsi di Kabupaten Simalungun pada APBD Sumut TA 2022.


Hal ini karena hampir seluruh ruas jalan itu sudah “kupak-kapik” alias hancur lebur, sehingga menimbulkan reaksi protes dari masyarakat.

Hal itu diungkapkan Baskami Ginting kepada wartawan, Jumat (27/8) di DPRD Sumut menanggapi aksi unjuk rasa Aliansi Simalungun Bersatu (ASB) di Panei Tongah dan ke PTPN IV Unit Marjandi, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Kamis (26/8/2021) yang memprotes langkah Pemprov Sumut dan DPRD Sumut yang kurang peduli terhadap kerusakan jalan provinsi di Simalungun.

Menurut Baskami, berdasarkan laporan masyarakat ke lembaga legislatif, jalan provinsi yang mengalami rusak parah saat ini, yakni Jalan Perdagangan – Pematangsiantar, Jalan lintas Pematangsiantar- Saribudolok, jalan lintas Simpang Raya ke Tiga Ras, Jalan lintas Raya – Raya Kahean dan sejumlah ruas jalan lainnya.

“Memang pada tahun 2020, Dinas BMBK Sumut ada mengalokasikan anggaran perbaikan jalan provinsi di APBD Sumut ke Kabupaten Simalungun, tapi nilainya sangat sedikit, mengigat hampir seluruh mata anggaran direfocusing untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga ruas jalan provinsi di daerah itu banyak yang hancur,” tandas politisi PDI Perjuangan Sumut ini.

Namun demikian, Baskami bersama anggota dewan Dapil Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun akan “mengawal” proses penganggaran perbaikan jalan provinsi tersebut, guna ditampung di R-APBD Sumut TA 2022 atau jika memungkinkan dialokasikan juga di P-APBD TA 2021 yang saat ini sedang dibahas eksekutif-legislatif, tapi anggarannya tentunya tidak besar.

“Pada intinya lembaga legislatif tetap berprinsip merata dalam pembagian kue pembangunan dari APBD Sumut ke seluruh kabupaten/kota, tapi mengingat keuangan daerah untuk pembangunan infrastruktur saat ini sangat minim, tentu porsinya juga kecil . Apalagi mata anggaran dua tahun terakhir ini difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya,” tegas Baskami..

Berkaitan dengan itu, Ketua Baguna DPD PDI Perjuangan Sumut ini meminta masyarakat Simalungun yang tergabung dalam ASB bisa memahami kondisi anggaran di APBD Sumut, sehingga sejumlah ruas jalan provinsi di Simalungun “hancur-lebur” dan sangat mengganggu aktivitas perhubungan warga “habonaran do bona” ini.

Diakui Baskami, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan infrastruktur yang baik, karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Simalungun kegiatannya bertani, sehingga dibutuhkan infrastruktur jalan yang baik, guna memudahkan pendistribusian hasil pertanian dimaksud.

Berkaitan dengan itu, Baskami mengingatkan Dinas BMBK Sumut agar jangan lagi membiarkan jalan provinsi di Simalungun rusak parah dan besar harapan masyarakat pada APBD Sumut TA 2022 dialokasikan anggaran perbaikannya, guna menghindari keresahan para pengguna jalan melintasi jalan yang penuh lubang-lubang besar.