Ketua DPRD SU Dukung PTM  Dengan Penerapan Prokes Secara  Ketat

Pimpinan DPRD Sumatera Utara mendukung sepenuhnya diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di 30  kabupaten/kota di Sumut per 1 September 2021, dengan catatan harus tetap menerapkan Prokes (protokol kesehatan) secara ketat, guna menghindari terpaparnya  siswa/siswi dari pandemi Covid-19.

"PTM harus kita berhasilkan dengan tetap menerapkan Prokes secara ketat. Kadisdik Sumut Prof Drs Syaifuddin MA PhD dan jajarannya sebagai ujung tombak pelaksanaannya harus bergerak cepat turun ke sekolah-sekolah,  guna memastikan seluruh guru dan siswa sudah divaksin, " ujar Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Rabu (1/9) di  DPRD Sumut, menyikapi pelaksanaan PTM di Sumut yang dimulai per 1 September 2021.

Baskami sangat merespon positif  diberlakukannya PTM di sekolah-sekolah mulai dari pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat dengan syarat mematuhi Prokes secara ketat serta pengawasan maksimal dari Disdik Sumut maupun kabupaten/kota.

"Dalam hal ini Disdik harus bisa memastikan  program vaksinasi bagi kalangan guru, siswa dan kepala sekolah di masing-masing sekolah sudah terlaksana," tambah Baskami sembari menambahkan Disdik Sumut dan jajarannya di kabupaten/kota harus  terus mengawasi dan mencermatinya, jika ditemukan guru-guru dan siswa terpapar dan belum vaksin segera  dilaporkan ke Gubernur. 

Baskami juga mengingatkan Kadisdik Sumut  dan jajarannya jangan memberi laporan Asal Bapak Senang (ABS) kepada Gubernur tentang kesiapan PTM ini, karena akan merugikan masyarakat,  sebab  target Pemprov Sumut dalam pelaksanaanya, jangan sampai ada sekolah yang anak didik dan guru jadi korban karena Covid-19.

Menyinggung adanya 3 kabupaten/kota (Medan, Pematangsiantar dan Toba)   yang belum diizinkan PTM, Ketua Baguna DPD PDI Perjuangan Sumut ini  menyebutkan, perlu ada upaya sungguh-sungguh  dari seluruh elemen  masyarakat bersama kepala daerah  menerapkan Prokes serta PPKM secara ketat, agar angka terpapar Covid-19 bisa turun.

"Semua aparat pemerintahan mulai dari kepala desa, lurah, camat hingga bupati/walikota jangan sampai bosan mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga jarak, memakai masker dan menjauhi kerumunan, agar seluruh daerah di Sumut bisa masuk zona hijau Covid-19," katanya.

Menurut  Baskami, keseriusan kepala daerah sangat  membantu mempercepat penanganan Covid-19, sehingga dibutuhkan  kerja ekstra keras menanggulanginya, dengan mengerahkan seluruh aparatur pemerintahan untuk bersama-sama  mencegah penularan virus yang mematikan tersebut.