Ketua ASITA Sumut: Hingga Kini Infrastruktur Jadi Momok Bagi Industri Pariwisata di Medan

Pelaku pariwisata mengkritisi komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memajukan pariwisata di kota ini. Sejak dulu, pemerintah selalu menggaungkan janji untuk memajukan pariwisata di daerah ini, namun realisasinya dinilai masih minim.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalan Wisata (Asita) Sumatera Utara, Solahuddin Nasution mengatakan, jika ingin memajukan pariwisata suatu daerah, salah satu hal yang menentukan adalah kebijakan yang diambil pemerintah. "Jektor pariwisata ini mau dijadikan prioritas utama, maka dukungan anggaran serta perbaikan sarana pendukung, infrastruktur juga harus mengikuti. Jadi prioritas," katanya di Medan, Rabu (14/10/2020).

Dia mengambil contoh terkait kesiapan infrastruktur di Kota Medan yang masih kurang ramah wisatawan. Banyak jalur pedestrian atau trotoar yang beralih fungsi menjadi tempat jualan dan tempat parkir.

Padahal, salah satu jualaan sektor pariwisata di Medan adalah bangunan-bangunan bersejarah yang lokasinya cenderung berdekatan dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Hanya saja, karena jalur pedestrian sudah tak nyaman bagi pejalan kaki, wisatawan menjadi malas berkunjung ke tempat-tempat bersejarah itu.

Sebut saja bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Jalan Sisimangaraja yang ada Masjid Raya, di Jalan Brigjen Katamso ada Istana Maimun, di Jalan Kesawan dan Lapangan Merdeka ada banyak bangunan peninggalan jaman Belanda. "Sebenarnya ini bisa menjadi satu paket wisata terintegrasi yang bisa diakses dengan berjalan kaki," ungkapnya.

Sensifitas Pemko Medan dalam menyikapi masalah ini dinilai lemah, terutama dalam menertibkan atau dengan kata lain menyaiapkan pedesrian perkotaan yang ramah wisatawan. Belum lagi kondisi jalanan kota Medan yang selalu dirundung kemacetan.

"Masalah infrastruktur ini yang perlu dibenahi. Pemerintah yang memiliki komitmen yang kuat untuk itu. Sehingga pelaku wisata atau industri bisa menjual paket wisata dengan baik yang kemudian berdampak pada perekonomian Kota Medan itu sendiri," jelasnya.

Hal inilah yang dinilai oleh pelaku pariwisata, sebagai bentuk kelemahan pemerintah Kota Medan sebelum-sebelumnya, hingga masa kepemimpinan Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan. Belakangan, Akhyar menggantikan Eldin usai sang walikota tersandung kasus suap.

Menurut dia, dalam upaya memajukan pariwisata dalam kota, pemerintah harus punya misi yang besar. Pedagang-pedagang yang masih berjualan di atas trotoar, perlu disiapkan lokasi khusus untuk direlokasi. Jalur pedestrian perlu dibenahi secara total, bukan main tambal sulam seperti yang dilakukan selama ini.

Bukan hanya itu, langkah pariwisata yang terintegrasi juga sangat penting. Sejauh ini pemerintah belum memfokuskan pada ciri utama Kota Medan sebagai kota budaya dengan multietnis. Padahal ini potensi yang sangat besar. Di Medan, sejauh ini belum ada open stage, yang memfasilitasi pelaku seni untuk menunjukkan karyanya secara rutin dan berkala.

"Pemko Medan harus menyiapkan satu lokasi khusus untuk pertunjukan. Kalau bisa ada pertunjukan setiap hari atau setiap minggu. Sehingga wisatawan yang menginap di hotel, bisa membuat jadwal, misalnya menonton Tarian Melayu atau Tarian Batak di lokasi itu. Ini potensi," kata Dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara ini.

Langkah ini memang butuh dukungan anggaran dari Pemko Medan. Untuk awal bisa saja Pemerintah yang mengelola gedung pertunjukan itu, memberi honor kepada pelaku seni. Lama-lama, pengelolaan bisa diserahkan kepada pelaku seni, dengan mengutip biaya tiket dan lainnya.

Yang tak kalah penting adalah pusat konsentrasi kuliner dan souvenir. Bila perlu, kata dia, Medan harus punya pusat penjualan souvenir seperti di Bali. Di sana, wisatawan dengan nyaman bisa berbelanja makanan khas hingga pakaian dan souvenir lainnya hanya di satu atau dua tempat. Lokasinya nyaman, bebas macet, lahan parkir luas dan ada fasilitas untuk ibadah. "Tapi kita di Medan, belum ada itu," paparnya.

Medan sejak dulu terkenal dengan sebutan miniatur Sumatera Utara. Seharusnya kota ini bisa menjadi etalase untuk setiap produk seni dan budaya, serta souvenir yang dihasilkan dari seluruh daerah di Sumut.

Pihaknya khawatir, dengan segudang masalah yang ada dan ketidaksiapan pemerintah dalam menyikapi masalah-masalah itu, sektor pariwisata di Medan justru makin mundur. Medan hanya dijadikan tempat singgah, bahkan ditinggalkan wisatawan. Apalagi bandara sudah pindah ke Kualanamu di Deliserdang. Bisa jadi, wisatawan akan langsung menuju destinasi wisata lain tanpa singgah di Medan.

"Padahal kita ingin mereka singgah lebih lama di Medan, membelanjakan uang mereka sebanyak-banyaknya di Medan. Dan itu membantu perekonomian masyarakat," pungkasnya.

Pada intinya, tambahnya, perlu komitmen kuat dan kebijakan pemerintah yang betul-betul berpihak pada pariwisata. Program-program yang dibuat pun harus terukur. "Tentu harus ada regulasi, kebijakan anggaran yang juga berpihak untuk sektor pariwisata. Jangan nanti kata pemerintah, sektor ini prioritas utama, tetapi dukungan anggaran malah lemah, infrastruktur pendukung malah diabaikan," tegasnya.