Kerja Sama dengan Israel, Komitmen Prabowo Atas Palestina Dipertanyakan

Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza, Palestin, telah mencapai 9.500 orang. Dari total jumlah tersebut, lebih dari setengahnya adalah perempuan dan anak-anak. Bisa dimaklumi ketika banyak pihak yang menyebut yang terjadi di Palestina saat ini bukan sebagai perang, tapi genosida.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, meminta komitmen para calon presiden dan wakil presiden atas keberpihakannya terhadap kemerdekaan warga Palestina dari pendudukan Israel. Menurut Arjuna, masalah Palestina bukan perang antarumat beragama melainkan masalah kemanusiaan.

“Masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan, bukan perang agama. Bung Karno menyebutnya sebagai kolonialisme. Dan itu menyakitkan buat kita negara yang sama-sama pernah dijajah”, ucap Arjuna melalui keterangannya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/11/2023).

Apalagi, menurut Arjuna, rakyat Palestina pada 6 September 1944 telah mengakui kemerdekaan Indonesia, setahun sebelum proklamasi dikumandangkan. Mendukung kemerdekaan rakyat Palestina adalah amanat Pembukaan UUD 1945 dan diperjuangkan oleh Bung Karno dalam Dasasila Bandung, Konferensi Asia Afrika.

“Rakyat Palestina adalah saudara tua kita. Mereka membantu kemerdekaan kita dari penjajah. Saat ini mereka sedang mengalami penjajahan. Kita harus tegas menolak segala hubungan dengan Israel karena itu perintah konstitusi dan panggilan kemanusiaan,” tambah Arjuna.

Oleh karena itu, Arjuna mempertanyakan upaya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk menormalisasi hubungan Indonesia-Israel. Di mana wacana ini diungkapkan Prabowo saat bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Israel, Eyal Hulata, dalam acara konferensi internasional di Manama, Bahrain, pada November 2021 lalu.

Kabar pertemuan tersebut dipublikasikan oleh surat kabar Israel, Jerusalem Post dengan judul “How agriculture led Indonesia’s defense minister to talk normalization with Israel”. Beberapa pertemuan Indonesia-Israel itu kabarnya sebagian besar berfokus pada kerja sama pertanian.

Bahkan, lanjut Arjuna, dikabarkan seorang konsultan pertanian, pengusaha, dan penasihat senior mantan Menteri Pertanian Israel, Shmuel Friedman, telah bekerja di sebuah pusat Research & Development pertanian di Indonesia. Salah satu mitra dalam proyek itu adalah Prabowo Subianto.

“Kita tidak boleh bermain-main dengan amanat konstitusi. Kita tidak boleh berpikir hanya keuntungan ekonomi semata. Namun juga harus menggunakan nurani kemanusiaan,” tegas Arjuna.

Dipaparkan Arjuna, Prabowo kemudian mengeluarkan pernyataan, bahwa tak ada larangan baginya untuk berbicara dengan pejabat Israel ketika itu demi kepentingan nasional.

Padahal, menurut Arjuna, pengakuan Palestina telah berkontribusi besar pada kemerdekaan Indonesia. Seharusnya hubungan historis ini bisa menumbuhkan rasa persahabatan, persaudaraan dan simpatik kepada rakyat Palestina yang sedang dijajah oleh Israel.

“Kita seharusnya punya rasa terimakasih kepada rakyat Palestina. Rasa simpatik dan nurani kemanusiaan harus di atas urusan dagang dan keuntungan ekonomi,” tegas Arjuna lagi.

Untuk itu, menurut Arjuna para calon pemimpin Indonesia harus gigih dan teguh memegang konstitusi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Sebagai wujud rasa terimakasih kita kepada rakyat Palestina dan konstitusi kita jelas bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," ucap Arjuna.

“Kita bangsa yang beradab dan konstitusi kita jelas mengutuk penjajahan manusia atas manusia. Kita tidak boleh memainkan standar ganda, itu sama saja kita mempermainkan konstitusi dan bukan sikap bangsa yang beradab,” demikian Arjuna.