Kena Peringatan Keras UNESCO, Status Geopark Toba Terancam Dicabut

Organisasi PBB, UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan memberikan keras kepada Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT).

Sanksi ini berkaitan dengan tidak seriusnya BPGKT dalam mengembangkan Geopark Kaldera Toba (GKT) yang ditandai dengan tidak optimalnya enam rekomendasi UNESCO.

Diketahui 6 rekomendasi UNESCO tersebut yakni 

Pertama, mengembangkan hubungan antara warisan geologis dan warisan teritorial lainnya seperti biotik alami, budaya, tidak berwujud melalui interpretasi, pendidikan dan wisata. Termasuk melatih pemandu lokal, pariwisata, operator dan masyarakat setempat dan lainnya. Kemudian tentang tautan antara geologi dan ekologi, untuk diaktifkan berbagi pengetahuan dengan pengunjung.

Kedua mengembangkan strategi kemitraan yang mencakup metodologi dan kriteria yang jelas untuk menjadi mitra. Hal itu berlaku untuk akomodasi, katering, penyedia transportasi, penyedia aktivitas dan produsen produk lokal.

Ketiga, memperkuat keterlibatan dalam aktivitas Global Geoparks Network dan Asia Pasifik Jaringan Geoparks untuk mempromosikan nilai internasional wilayah melalui kemitraan dengan Global Geoparks di bawah payung UGG.

Keempat, mengembangkan strategi pendidikan dengan bekerja dalam kemitraan dengan UGG lainnya.

Kelima, meningkatkan strategi dan kegiatan pendidikan untuk memfasilitasi mitigasi bahaya alam dan perubahan iklim di sekolah-sekolah untuk populasi lokal.

Keenam, memperkuat keterlibatan UGG dalam studi penelitian, konservasi dan promosi penduduk asli setempat dan budaya serta bahasa mereka.

Puncaknya sanksi berupa kartu kuning  atas predikat GKT sebagai UNESCO Global Geopark (taman bumi warisan dunia) pun dijatuhkan.

Dengan kartu kuning itu, BPGKT dideadline melakukan perbaikan dalam dua tahun ini. Jika tidak, predikat GKT sebagai Geopark Global ataupun keanggotaan Kaldera Toba di UNESCO akan dicabut demikian disampaikan dalam laman resmi UNESCO.

"Kita prihatin dengan adanya kartu kuning tersebut. Ini tamparan keras bagi pengelola untuk mau bekerja memperbaik kinerja pengelolaannya," Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.

Saat membuka Pansus DPRD Sumut dengan Pemkab Simalungun, Senin (11/09/2023) lalu Baskami Ginting juga menyampaikan kartu kuning GKT itu.

Politisi PDI Perjuangan itu mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang mempertahankan predikat Kaldera Toba sebagai UGG.

"Ini menjadi perhatian kita bersama. Mari kita juga sama-sama meningkatkan pengembangan wisata Danau Toba ini," kata Baskami.

Lebih lanjut dikatakan Baskami, status Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang melekat pada Danau Toba, sebagai upaya daru kerja kolektif, lintas sektor dalam pengembangan objek wisata itu dari berbagai bidang.  

"Seperti pertumbuhan ekonomi, kesejarahan, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat," ungkapnya. 

Baskami juga berharap kepada Pemprov Sumut untuk memfasilitasi seluruh pemda yang berada di kawasan Danau Toba duduk bersama membahas langkah konkrit yang akan dilakukan. 

Dikatakannya, saat ini DPRD Sumut sedang berupaya menyusun Ranperda standar kepariwisataan, untuk nantinya menjadi acuan bagi seluruh Pemkab/Pemkot se-Sumut.

"Standarisasi ini sangat penting untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan," pungkasnya.