Kementerian Kesehatan-PHRI Kerjasama Vaksinasi Covid-19 Tahap II

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Ditjen P2P Kemenkes) meminta Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyiapkan data pengurus serta pekerja hotel dan restoran di Indonesia secara lengkap, untuk diikutsertakan menjalani program vaksinasi covid-19 tahap dua.

"Saat ini kita sedang mengumpulkan data-data pengurus serta pekerja hotel dan restoran di Indonesia. Data-data tersebut kita kumpulkan dengan lengkap, mulai dari Nomor Induk Kependudukan, alamat terakhir, sampai nomor telepon yang dimiliki dan dapat dihubungi. Para pekerja ini dapat masuk skala prioritas untuk mengikuti vaksinasi covid-19 tahap dua," ujar Ketua Umum BPP PHRI, Hariyadi Sukamdani, usai mengukuhkan jajaran pengurus PHRI BPD Sumatra Utara (Sumut) periode 2020-2025, Sabtu (30/1) malam.

Hariyadi berharap pelaku usaha dibidang perhotelan dan restoran dapat segera mendaftar ke PHRI. Sebab, hanya hotel dan restoran yang memiliki sertifikat tanda anggota (STA) yang dikeluarkan PHRI saja yang pekerjanya akan diikutsertakan dalam program ini. Sementara batas waktu pendaftaran adalah tanggal 3 Februari 2021, pukul 13.00 WIB.

Keberadaan STA ini juga berfungsi sekaligus sebagai alat validasi kebenaran usaha hotel dan restoran yang pekerjanya akan mengikuti program vaksinasi covid-19. 

"Proses pendaftaran untuk memperoleh STA sangat sederhana dan dapat dilakukan secara online. Yang penting mendaftar dulu untuk mendapatkan nomor keanggotaan di PHRI. Kalau sudah terdaftar, maka hotel dan restoran tersebut dapat mengirimkan data-data pekerjanya kepada kita, baik di PHRI pusat maupun ke PHRI BPD Sumut," jelasnya.

Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini tidak hanya positif bagi masyarakat saja, namun juga bagi pekerja hotel dan restoran itu sendiri. Sebab, kalangan pekerja di kedua bidang ini berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terpapar COVID-19. Sehingga dengan adanya vaksinasi tersebut, dapat meminimalisir risiko terpapar virus covid-19.

Hariyadi sendiri menyebutkan jika saat ini hotel dan restoran yang terdaftar di PHRI baru sekitar 1.500 saja dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 300.000-an saja. Padahal, jumlah hotel dan restoran berikut pekerjanya di Indonesia sangat banyak. Oleh sebab itu, dirinya berharap pelaku hotel dan restoran di Indonesia dapat segera mendaftar ke PHRI, agar dapat diprioritaskan untuk mengikuti program vaksinasi covid-19 dan mendapatkan banyak manfaat lainnya.

Sementara untuk di Sumut, jumlah hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI BPD Sumut ada sekitar 80-an. "Sebetulnya ada sekitar 200-an hotel dan restoran. Namun yang STA-nya masih berlaku sekitar 80-an. Sisanya ada yang sudah tidak berlaku. Karena itu, dalam kesempatan ini, kita juga mengajak hotel dan restoran di Sumut untuk bergabung dengan PHRI agar dapat masuk skala prioritas dalam mengikuti program vaksinasi ini," tambah Ketua PHRI BPD Sumut, periode 2020-2025, Denny S Wardhana.

Denny bahkan memperkirakan, jika 200-an hotel dan restoran tersebut terdaftar seluruhnya, maka jumlah pekerja yang dimiliki mencapai 15.000 orang.

"Kita akan segera mengumpulkan data-data pekerja hotel dan restoran di Sumut yang sudah memiliki STA. Sementara bagi yang STA-nya tidak berlaku lagi atau yang belum memiliki, kami harapkan dapat segera menghubungi PHRI BPD Sumut untuk mengikuti pendaftaran. Sehingga dengan demikian nama-nama pengurus dan pekerjanya dapat segera kita kirimkan untuk mengikuti program vaksinasi covid-19 ini," ujar Denny S Wardhana.

Hariyadi Sukamdani mengatakan, PHRI melihat program vaksinasi covid-19 juga merupakan upaya penting yang harus dilakukan agar sektor pariwisata dapat bangkit kembali. 

"Kita selalu menyampaikan kepada pemerintah, jika sektor pariwisata ingin dibangkitkan, maka pelakunya harus divaksin terlebih dahulu. Karena mereka yang langsung berinteraksi kepada masyarakat dan risikonya besar. Seperti yang di restoran dan hotel, mereka berinteraksi terus kepada masyarakat dan risikonya besar. Kami melihat bahwa pemerintah itu juga mungkin perlu memvalidasi data. Karena itu pemerintah berpandangan lebih baik minta tolong kepada PHRI yang datanya sudah lebih rapih. Ini juga sebetulnya upaya pemerintah untuk mempercepat pendataan untuk vaksinasi," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, melalui kerja sama dengan Kemenkes tersebut pihaknya melihat akan lebih mudah dalam melakukan koordinasi, seperti kepastian jadwal melakukan vaksinasi.