Kembali Ingatkan Pemerintah, Rizal Ramli: Selesaikan Masalah Dengan Kebijakan Pro Rakyat bukan Proyek

Berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan kebijakan pemerintah yang masih mengedepankan proyek dibanding kebijakan pada hal-hal yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

Salah satu yang disorotinya adalah persoalan beberapa bahan pangan yang masih tergantung dari impor. Padahal, Indonesia merupakan negara pertanian.

Pemikiran ini diungkapkan oleh Mantan Menteri Kordinaotr Perekonomian, Rizal Ramli saat berkunjung ke kediaman Rahudman Harahap, Senin (21/3/2022).

“Kuncinya, kita harus menyelesaikan masalah dengan kebijakan yang pro pada rakyat, bukan dengan proyek,” katanya.

Sosok yang akrab disapa RR ini menjelaskan, konsumsi merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia hingga saat ini. Karena itu, arah kebijakan harus didesain sedemikian rupa sehingga hal ini benar-benar memicu peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat secara merata. 

Salah satu contoh kata RR soal impor kedelai. Kebijakan yang bisa diambil adalah dengan merangsang para petani untuk menanam kedelai. Peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa kedelai hasil panen mereka akan dibeli dengan harga tinggi.

Saat ini menurutnya, ketergantungan impor kedelai ini, karena petani kedelai di Indonesia kurang mendapat dukungan. Harga kedelai petani hanya dihargai Rp5.000 per kg, sehingga petani enggan menanam kedelai. Sementara harga kedelai impor harganya.mencapai Rp11.000 per kg.

“Coba kalau harga kedelai petani dihargai Rp9.000 saja per kg dan ditampung oleh Bulog, petani kita akan kembali bergairah menanam kedelai. Kalau kedelai kita kualitasnya kurang bagus dan produksinya lebih rendah, pemerintah harus bantu petani menyediakan bibit kedelai dari Brazil yang kualitas dan produksinya lebih tinggi,” tukasnya.

Kebijakan yang sama, juga harus dilakukan untuk tanaman padi agar Indonesia bisa swasembada beras. Penyediaan lahan pertanian, irigasi yang memadai, pupuk bersubsidi yang bisa diperoleh petani mutlak harus dilakukan, agar hasil pertanian dan ekonomi petani meningkat yang berdampak pada meningkatnya daya beli.

Selain itu, Rizal Ramli mengatakan pemerintah harus meningkatkan kredit UMKM yang saat ini baru sekitar 18 persen menjadi minimal 30 persen dari total kredit perbankan nasional.

“Jumlah UMKM kita sangat banyak, jika kredit UMKM bisa ditingkatkan hingga 30 persen dampaknya sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena daya beli mereka akan meningkat,” jelasnya.

Rizal Ramli mengaku memiliki bluprint dan track record bagaimana mengatasi masalah perekonomian di Indonesia, sehingga ia mengaku sangat siap bila menjadi Presiden Indonesia.

“Kita juga punya formula bagaimana mengatasi persoalan hutang Indonesia yang sangat besar. Setiap tahun kita harus membayar Rp700 triliun lebih cicilan pokok dan bunganya. Itu sangat membebani APBN. Kami juga punya formula untuk mengatasi berbagai persoalan lain, dan itu pernah saya sampaikan ke orang-orang dekat Jokowi tapi kurang dianggap,” pungkasnya.