Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengajukan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2 ) untuk kasus penipuan senilai Rp3 miliar yang melibatkan pengusaha di Medan Mujianto dan bawahannya Rosihan Anwar. Kejati Sumut menilai perkara itu tidak layak masuk ke persidangan.
Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Kejati Sumut Fahkruddin kepada wartawan, Rabu (6/3). Fakhruddin menyampaikan pengajuan SKP2 atas kasus tersebut karena mereka menilai kasus ini tidak layak disidangkan.
"Ya itu kan ada ketentuan di kita sebelum ke pengadilan kita teliti dulu layak apa gak untuk diajukan (persidangan). Kami berpendapat belum layak. Maka kami mengajukan ke pusat untuk menunggu dari pusat persetujuan untuk di SKP2,"ucap Fakhruddin.
SKPP atau SKP2 ini berbeda dengan SP3. SKP2 merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan tugas sebagai penuntut umum dalam menangani suatu perkara. Alasan-alasan yang mendasari Penuntut Umum mengambil tindakan ini adalah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau eprkara tersebut ditutup demi hukum.
Sejauh ini kata Fahkruddin pihaknya masih menunggu sikap dari Kejaksaan Agung. "Belum. Kita lihat dulu nanti. Kita lihat dulu nanti nanti kita tunggu petunjuk (Kejagung)," sebutnya.
Dalam kesempatan itu Fakhrudin menjelaskan salah satu pertimbangan kasus ini tidak layak disidang. Diantaranya kasus ini dinilai kasus Perdata.
"Kita menganggap ini perdata karena perjanjian kerja,"urainya singkat.
Sebelumnya Mujianto dan Rosihan ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017 oleh Polda Sumut. Selanjutnya, pada 7 April 2018 perkara penipuan itu dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejati Sumut.
Namun, Mujianto sangat tidak kooperatif sehingga Poldasu sejak 19 April 2018 menetapkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Poldasu juga menerbitkan surat pencekalan Mujianto yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi.
Setelah tiga bulan DPO, pada 23 Juli 2018 pihak Imigrasi Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap dan menyerahkan tersangka Mujianto kepada Polda Sumatera Utara.
Selanjutnya, pada 26 Juli 2018, penyidik Poldasu menyerahkan tersangka Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, untuk diproses secara hukum di pengadilan.
Hanya beberapa jam setelah penyerahan itu, JPU Kejati melepaskan Mujianto dengan jaminan uang sebesar Rp 3 miliar. Dia hanya dikenakan wajib lapor.
Belakangan, korban dalam kasus penipuan ini Armen Lubis menggugat Kejati Sumut senilai Rp 104 miliar lantaran tidak kunjung melimpahkan Mujianto dan Rosihan ke Pengadilan.
Sejauh ini kata Kajatisu Fakhruddin, pihaknya belum menerima surat gugatan itu.
"Belum sampai sekarang belum,"sebutnya.
Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Kejati Sumut Fahkruddin kepada wartawan, Rabu (6/3). Fakhruddin menyampaikan pengajuan SKP2 atas kasus tersebut karena mereka menilai kasus ini tidak layak disidangkan.
"Ya itu kan ada ketentuan di kita sebelum ke pengadilan kita teliti dulu layak apa gak untuk diajukan (persidangan). Kami berpendapat belum layak. Maka kami mengajukan ke pusat untuk menunggu dari pusat persetujuan untuk di SKP2,"ucap Fakhruddin.
SKPP atau SKP2 ini berbeda dengan SP3. SKP2 merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan tugas sebagai penuntut umum dalam menangani suatu perkara. Alasan-alasan yang mendasari Penuntut Umum mengambil tindakan ini adalah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau eprkara tersebut ditutup demi hukum.
Sejauh ini kata Fahkruddin pihaknya masih menunggu sikap dari Kejaksaan Agung. "Belum. Kita lihat dulu nanti. Kita lihat dulu nanti nanti kita tunggu petunjuk (Kejagung)," sebutnya.
Dalam kesempatan itu Fakhrudin menjelaskan salah satu pertimbangan kasus ini tidak layak disidang. Diantaranya kasus ini dinilai kasus Perdata.
"Kita menganggap ini perdata karena perjanjian kerja,"urainya singkat.
Sebelumnya Mujianto dan Rosihan ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017 oleh Polda Sumut. Selanjutnya, pada 7 April 2018 perkara penipuan itu dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejati Sumut.
Namun, Mujianto sangat tidak kooperatif sehingga Poldasu sejak 19 April 2018 menetapkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Poldasu juga menerbitkan surat pencekalan Mujianto yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi.
Setelah tiga bulan DPO, pada 23 Juli 2018 pihak Imigrasi Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap dan menyerahkan tersangka Mujianto kepada Polda Sumatera Utara.
Selanjutnya, pada 26 Juli 2018, penyidik Poldasu menyerahkan tersangka Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, untuk diproses secara hukum di pengadilan.
Hanya beberapa jam setelah penyerahan itu, JPU Kejati melepaskan Mujianto dengan jaminan uang sebesar Rp 3 miliar. Dia hanya dikenakan wajib lapor.
Belakangan, korban dalam kasus penipuan ini Armen Lubis menggugat Kejati Sumut senilai Rp 104 miliar lantaran tidak kunjung melimpahkan Mujianto dan Rosihan ke Pengadilan.
Sejauh ini kata Kajatisu Fakhruddin, pihaknya belum menerima surat gugatan itu.
"Belum sampai sekarang belum,"sebutnya.
BERITA SEBELUMNYA
Upaya Banding Walhi Soal Gugatan PLTA Batangtoru Harus Dihormati
BERITA BERIKUTNYA
Warga Sumatera Barat Nyaris Tewas Diterkam Buaya Muara
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
