Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan tersebut merupakan hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Selain sanksi pemecatan, Ahrie juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan, institusinya tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota.
"Kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota," kata Johnny di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Dia menegaskan, setiap personel Polri wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku.
Dalam sidang etik tersebut, Komisi KEPP menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Ahrie Sonta. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Sebelumnya, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo pada Selasa (3/11/2026). Selain Ahrie, sejumlah perwira tinggi lainnya juga disebut dalam perkara tersebut, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Irjen Slamet Uliandi (SU).
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026 lalu.
Penyadapan ilegal tersebut juga diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, LSM hingga kalangan pengusaha.
Menurut Asep, praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah itu diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Penyidik juga mengungkap dugaan upaya penghapusan rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan para tersangka.