Kapolri: Penyidik Harus Mampu Bedakan Kritik, Hoax Dan Pencemaran Nama Baik

Kapolri Jenderal Listyo  Sigit Prabowo/Net
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Net

Perkembangan UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.


Hal ini membuat banyaknya persoalan terkait kebebasan tersebut yang berujung pada pelaporan di Kepolisian.

Hal ini membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tetang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif.

"Diharapkan kepada seluruh anggota berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," kata Kapolri dalam Surat Edaran tersebut.

Dalam rangka memberikan rasa keadilan itu, Polri akan lebih mengedepankan langkah edukasi dan persuasif sehingga menghindari adanya dugaam kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan, serta dapat menjamin ruang digital kita tetap bersih dan sehat.

"Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoax dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana, untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil," tekan Listyo Sigit.

Eks Kapolda Banten ini meminta agar semua jajaran penyidik memegang prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga, dalam prosesnya lebih dikedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

Namun dengan catatan, pendekatan restorative justice dalam kasus-kasus yang berpotensi memecah belah, SARA, Radikalisme, dan Separatisme tidak berlaku.

"Terhadap para pihak atau korban yang mengambil langkah damai agar menjadi priorotas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang berpotensi memecah belah, SARA, Radikalisme," demikian Listyo Sigit.