Kahmi Dukung Pariwisata Sumut Ramah Kepada Wisatawan Muslim
Dalam upaya mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasiskan pariwisata maka kolaborasi pelaku usaha atau dunia usaha, pemerintah, pihak akademis, komunitas, ormas dan segenap elemen masyarakat sangat diperlukan.
Kita tidak bisa menampik, memang masih ada daerah kabupaten / kota di Provinsi ini, yang tidak ramah atau terkesan agak kurang ramah melayani wisatawan Muslim. Seperti terjadi pada Destinasi pariwisata Samosir aja, untuk mendapatkan fasilitas sholat dan makan saja, para wisatawan mengeluh karena keterbatasan fasilitasnya dan kalau pun ada masih terasa kurang nyaman. Lain halnya dengan daerah Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun banyak restoran yang sangat cocok untuk para wisatawan muslim dan tempat Sholat gampang didapati.
Demikian hal yang terungkap dalam Focus group Discussion (FGD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumut dengan tema Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata, yang digelar di Kantor Balitbang Pemprovsu Jl. SM. Raja, Medan.
Dalam FGD itu hadir sebagai narasumber, Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sumut, Ivan Iskandar Batubara, Rektor Universitas Panca Budi, M. Isa Indrawan dan Kepala Balitbang Pemprov Sumut, Irman Dj Oemar.
Ivan Batubara mengatakan bahwa konsep wisata halal terjadi hampir keseluruh dunia. Kesempatan ini harus ditangkap sebagai peluang ekonomi bagi Indonesia khususnya di Provinsi Sumut untuk dapat segera berbenah, demi menarik minat wisatawan Muslim tersebut.
"Pasar wisata halal itu sangat besar sekali, bahkan sampai pada tahun 2026 kedepan, dana yang dikeluarkan oleh wisatawan Muslim itu bisa mencampai 300 Miliar dollar dari kunjungan industri wisata halal tersebut. Jadi berpikir nya harus jernih dan serius jika mau mengembangkan pariwisata,” tegasnya.
Wisata halal menurut Ivan bukanlah wisata religi sehingga jangan dikait-kaitkan seolah wisata halal itu merusak budaya masyarakat. Menurutnya, yang dicari wisatawan Muslim itu hanyalah soal tersedianya makanan halal dan ketersediaan fasilitas untuk beribadah.
Ivan mengatakan, negara yang diluar dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) seperti Singapura, Thailand, Inggris, dan Jepang telah berhasil mengembangkan wisata halal di negara mereka. Hal ini menjadi sangat menarik, sebab negara yang mayoritas penduduknya non Muslim bisa menarik orang Muslim untuk berwisata ke negara mereka.
"Danau Toba sendiri perlu ada upaya serius dan pengetahuan khusus tentang apa itu konsep wisata halal, agar masyarakat paham dan wisatawan Muslim nyaman berwisata disana," ujarnya.
Senada dengan itu, Isa Indrawan menjelaskan bahwa perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan mutu pariwisata dan harus ada satu contoh Desa wisata yang masyarakat paham betul bagaimana konsep menarik wisatawan.
Dari 11 Desa wisata terbaik nasional Indonesia, ternyata Provinsi Sumut tidak tercatat satu pun Desa wisata yang masuk nominasi sebagai Desa Wisata Nasional.
“Di tengah keindahan alamnya dan keberagaman kekayaan budaya adat lokalnya, Provinsi Sumut tidak punya satu pun tercatat sebagai Desa wisata secara nasional. Hal ini tragis dan harus menjadi perhatian yang serius,” tegasnya.[R]
Dalam upaya mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasiskan pariwisata maka kolaborasi pelaku usaha atau dunia usaha, pemerintah, pihak akademis, komunitas, ormas dan segenap elemen masyarakat sangat diperlukan.
Kita tidak bisa menampik, memang masih ada daerah kabupaten / kota di Provinsi ini, yang tidak ramah atau terkesan agak kurang ramah melayani wisatawan Muslim. Seperti terjadi pada Destinasi pariwisata Samosir aja, untuk mendapatkan fasilitas sholat dan makan saja, para wisatawan mengeluh karena keterbatasan fasilitasnya dan kalau pun ada masih terasa kurang nyaman. Lain halnya dengan daerah Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun banyak restoran yang sangat cocok untuk para wisatawan muslim dan tempat Sholat gampang didapati.
Demikian hal yang terungkap dalam Focus group Discussion (FGD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumut dengan tema Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata, yang digelar di Kantor Balitbang Pemprovsu Jl. SM. Raja, Medan.
Dalam FGD itu hadir sebagai narasumber, Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sumut, Ivan Iskandar Batubara, Rektor Universitas Panca Budi, M. Isa Indrawan dan Kepala Balitbang Pemprov Sumut, Irman Dj Oemar.
Ivan Batubara mengatakan bahwa konsep wisata halal terjadi hampir keseluruh dunia. Kesempatan ini harus ditangkap sebagai peluang ekonomi bagi Indonesia khususnya di Provinsi Sumut untuk dapat segera berbenah, demi menarik minat wisatawan Muslim tersebut.
"Pasar wisata halal itu sangat besar sekali, bahkan sampai pada tahun 2026 kedepan, dana yang dikeluarkan oleh wisatawan Muslim itu bisa mencampai 300 Miliar dollar dari kunjungan industri wisata halal tersebut. Jadi berpikir nya harus jernih dan serius jika mau mengembangkan pariwisata,” tegasnya.
Wisata halal menurut Ivan bukanlah wisata religi sehingga jangan dikait-kaitkan seolah wisata halal itu merusak budaya masyarakat. Menurutnya, yang dicari wisatawan Muslim itu hanyalah soal tersedianya makanan halal dan ketersediaan fasilitas untuk beribadah.
Ivan mengatakan, negara yang diluar dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) seperti Singapura, Thailand, Inggris, dan Jepang telah berhasil mengembangkan wisata halal di negara mereka. Hal ini menjadi sangat menarik, sebab negara yang mayoritas penduduknya non Muslim bisa menarik orang Muslim untuk berwisata ke negara mereka.
"Danau Toba sendiri perlu ada upaya serius dan pengetahuan khusus tentang apa itu konsep wisata halal, agar masyarakat paham dan wisatawan Muslim nyaman berwisata disana," ujarnya.
Senada dengan itu, Isa Indrawan menjelaskan bahwa perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan mutu pariwisata dan harus ada satu contoh Desa wisata yang masyarakat paham betul bagaimana konsep menarik wisatawan.
Dari 11 Desa wisata terbaik nasional Indonesia, ternyata Provinsi Sumut tidak tercatat satu pun Desa wisata yang masuk nominasi sebagai Desa Wisata Nasional.
“Di tengah keindahan alamnya dan keberagaman kekayaan budaya adat lokalnya, Provinsi Sumut tidak punya satu pun tercatat sebagai Desa wisata secara nasional. Hal ini tragis dan harus menjadi perhatian yang serius,” tegasnya.
BERITA BERIKUTNYA
Datangi Kantor BPKP, Syahnan Bantah Diperiksa KPK
Van Joened
Berita Populer
