Jokowi Ingatkan Pemda Agar Utamakan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana 

Pencegahan dan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko munculnya korban. Karena itu seluruh pemerintah daerah dan stakeholder terkait harus mengutamakan hal ini mengingat bencana dapat terjadi sewaktu-waktu.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rakor Penanggulangan Bencana Tahun 2021, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (3/3).

"Saya melihat kunci utama dalam mengurangi risiko adalah terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana yang selalu saya sampaikan berulang-ulang pencegahan, pencegahan, jangan terlambat jangan terlambat," ujar Jokowi seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut Jokowi, upaya pencegahan dan mirigasi penting dilakukan. Karena selama ini, dia melihat manajemen bencana Indonesia hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi.

"Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik. Detail," tegasnya.

Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah berjalan beriringan, dan sensitif terhadap tingkat kerawanan bencana di daerah.

"Karena itu kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan seperti itu tidak boleh terjadi," katanya.

Adapun dalam segi regulasi, Jokowi memastikan kesiapan pemerintah pusat yang telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan bencana 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020.

Namun katanya, beleid yang memuat rencana induk tersebut hanya berupa grand design, sehingga perlu ada poin penting berupa kebijakan-kebijakan dan perencananaan-perencanaan tata ruang dan memperhatikan aspek kerawanan bencana.

"Poin pentingnya bukan hanya berhenti dengan memiliki grand design dalam jangka panjang, tapi grand design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana," tuturnya.

"Serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," demikian Joko Widodo.